.webp)
Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel, Sinta buka suara terkait pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mendapat penolakan dari warga. Sinta mengklaim pembangunan sekolah itu sudah mengantongi izin.
"Mana kita berani sebagai warga negara (membangun tanpa izin). Kami sudah penuhi semua lah (izin) sebelum membangun," ujar Sinta kepada detikSulsel, Sabtu (7/10/2023).
Dia mengatakan pihak yayasan telah mengurus semua perizinan terkait pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel. Dia menuturkan pihaknya baru memulai pembangunan setelah mengantongi izin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah pasti punya (izin) sebelum action (membangun). Apapun juga tidak berani (jika tanpa izin)," tegasnya.
Sinta mengaku kaget dengan adanya penolakan warga sekitar lokasi lahan yang akan dibangun sekolah tersebut. Dia menyampaikan pihaknya sudah lama mengumpulkan anggaran membangun dan sekolah tersebut bukan untuk mencari keuntungan atau bisnis.
"Kami tidak nyangka juga, kami sudah lama kan kumpul dana (untuk membangun sekolah). Ini kan bukan cari keuntungan, seperti yang dikelola bisnis," tegas Sinta.
Dia menyampaikan masih menunggu adanya pertemuan yang rencananya akan dilakukan atau dimediasi oleh pihak DPRD Parepare. Ia mengaku menunggu adanya undangan untuk pertemuan tersebut.
"Sebetulnya kami tidak mau klarifikasi kemana mana dulu kan ada mediasi nanti di DPRD Parepare, tetapi kami masih menunggu surat undangan (untuk pertemuan)," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga di Kota Parepare melakukan demo menolak pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel, Jumat (6/10). Warga menilai pembangunan sekolah ini menyalahi aturan.
"Kalau lihat izinnya izin sekolah mereka minta dicabut karena alasan izin tidak lengkap," kata anggota DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir saat dikonfirmasi, Jumat (6/10).
Kamaluddin melanjutkan untuk sementara pembangunan sekolah tersebut akan dihentikan sementara. Pihaknya akan melakukan mediasi dengan mengundang pihak terkait pada Senin (9/10) pekan depan.
"Kita menghindari jangan sampai ada konflik terjadi di masyarakat. Jadi hari Senin (9/10) kita ketemu lagi dengan mengundang pihak PUPR, pemerintah daerah, warga yang melakukan demo dan pihak sekolah," bebernya.
(hsr/sar)
