.webp)
Legislator DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Fahruddin Rangga menyoroti penggunaan tagline 'Andalan' yang disematkan di sejumlah program Pemprov Sulsel. Fahruddin pun meminta Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin meninjau ulang penggunaan slogan tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Fahruddin saat melakukan rapat rancangan peraturan daerah (ranperda) terkait pajak dan retribusi daerah pada Senin (11/9). Tagline Andalan merupakan akronim dari nama Andi Sudirman Sulaiman (ASS) saat masih menjabat gubernur.
"Di dalam (rapat) rangkaian peraturan daerah pajak dan retribusi daerah itu kan ada beberapa fasilitas Pemprov yang muncul nama atau akronim itu Andalan," ujar Fahruddin kepada detikSulsel, Selasa (12/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahruddin mengatakan sejumlah anggota panitia khusus (pansus) memberi interupsi atas munculnya akronim tersebut. Sehingga, pada rapat itu diusulkan untuk menghilangkan tagline 'Andalan' dalam program dan fasilitas di lingkup Pemprov Sulsel.
"Saya lupa fasilitas apa itu. Sehingga itu diinterupsi oleh teman-teman anggota Pansus. Agar tidak memasukkan atau memunculkan akronim itu," paparnya.
Menurut anggota Komisi C DPRD Sulsel itu, penggunaan akronim 'Andalan' di lingkup Pemprov boleh-boleh saja. Namun dengan syarat penggunaannya memiliki legalitas yang kuat.
"Jadi saya menyampaikan bahwa Pj Gubernur lah yang harus mengambil langkah terkait kondisi tersebut. Kalau buat kami di DPRD, bahwa itu punya landasan hukum yang jelas terkait akronim itu silakan saja," bebernya.
"Hanya, kita mengingatkan dalam menjalankan fungsi pengawasan, kalau tidak memiliki kekuatan hukum sebaiknya ditinjau untuk dihilangkan," lanjut Fahrudin.
Fahruddin mengatakan hal ini dilakukan agar dapat menjaga netralitas Pemprov Sulsel. Terlebih jika di waktu mendatang Andi Sudirman Sulaiman kembali mengajukan diri sebagai calon gubernur.
"Karena kita menjaga netralitas. Kalau kemudian nanti Andi Sudirman Sulaiman berkeinginan untuk maju kembali sebagai calon Gubernur. Itu kan yang kita jaga," imbuhnya.
Dia pun meminta kepada Pj Gubernur Sulsel Bahtiar untuk memberi perhatian khusus terhadap penggunaan tagline 'Andalan' itu. Sebab, bagi Fahruddin, kini hal tersebut menjadi kewenangan Bahtiar.
"Kita serahkan kepada Pj Gubernur untuk mengambil langkah-langkah itu (peninjauan kembali penggunaan 'Andalan'). Karena kan itu ranah dan kewenangan Pemprov Sulsel. Kita sebagai DPRD mengingatkan dan menyampaikan agar hal-hal seperti itu menjadi perhatian," ucapnya.
Legislator Golkar ini mengatakan peninjauan ulang tersebut untuk meminimalisir persepsi yang kurang baik di kalangan masyarakat. Apalagi beberapa waktu yang lalu ada masyarakat yang keberatan dengan akronim 'Andalan' di fasilitas Pemprov Sulsel.
"Karena jangan sampai menimbulkan pretensi yang kurang baik dari masyarakat terhadap akronim itu. Nah itu (penamaan Bandara Andalan Datuk Patimang di Sorowako) salah satu contoh masyarakat di sana sangat keberatan dengan munculnya akronim itu," ungkapnya.
Fahruddin menambahkan sorotan atas slogan Andalan itu untuk meminimalkan stigma yang muncul di tengah warga. Dia berharap saran yang mencuat dalam rapat itu menjadi atensi.
"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, tentu kita (anggota DPRD) tegas mengingatkan pemerintah terkait kritikan masyarakat terhadap akronim itu," jelasnya.
(sar/asm)
