.webp)
Fraksi PKS DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap 3 nama yang ngotot dipertahankan untuk diusul sebagai calon penjabat (Pj) gubernur saat rapat pembahasan 4 nama buntu atau deadlock. PKS juga mengaku tak ingin pemilihan 3 nama itu melalui pemilihan langsung atau voting.
"Rapat pertama kita mengajukan satu nama. Dan pada rapat untuk mencari mufakat, kita menyetujui tiga nama, yaitu Rivai Ras, Prof Aswanto, dan juga Bahtiar," ungkap Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Fraksi PKS Muzayyin Arif saat dihubungi detikSulsel, Rabu (9/8/2023).
Muzayyin mengatakan fraksi PKS menginginkan proses penetapan 3 dari 4 nama calon Pj gubernur yang akan diusulkan melalui musyawarah dan mufakat. Namun pada akhirnya masing-masing fraksi mempertahankan nama-nama yang diinginkan sehingga tidak menemui kesepakatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara umum, menurut kita Pj (gubernur) ini sudah selesai tahapannya. Karena sebelumnya kita sudah melakukan berkali-kali rapat pimpinan dan itu bagian memenuhi tahapan usulan Pj ini," terangnya.
"Namun sampai akhir, terutama ketika ingin mengerucutkan dari 4 ke 3 (nama), itu tidak memenuhi jalan kesepakatan bersama. Sehingga harus terjadi voting. Ini sesungguhnya sangat kita hindari, namun kemudian itu harus maju di paripurna," tambah Muzayyin.
Meski begitu, Muzayyin mengaku tetap legowo dengan keputusan tidak mengusulkan calon Pj gubernur ke Kemendagri walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baginya, keputusan tersebut adalah realitas politik yang harus diterima.
"Bahwa kemudian berakhir tidak sesuai yang diharapkan, saya kira itu realitas politik yang harus kita terima," ujarnya.
Di sisi lain, Muzayyin menjawab soal Fraksi PKS yang memilih keluar saat rapat paripurna penetapan usulan Pj gubernur berlangsung, Selasa (8/8 malam. Muzayyin mengaku dirinya dan anggota Fraksi PKS lainnya ada urusan di luar ruang pripurna.
"Kalau saya semalam itu karena ada hal urgen yang harus saya selesaikan di luar ruang paripurna. Sehingga tidak sempat kembali sesuai dengan masa skorsing sidang," tuturnya.
Muzayyin juga menyebut anggota dewan dari Fraksi PKS memiliki kesibukan masing-masing. Menurutnya ketidakhadiran PKS di ruang rapat paripurna bukan karena kesengajaan.
"Itu masing-masing aja. Anggota fraksi punya kegiatan di luar, ada yang masih berada di daerah, dan melakukan perjalanan luar. Sehingga tidak memungkinkan hadir pada waktu yang ditentukan itu. Bukan (kesengajaan). Tidak ada kesengajaan," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, pembahasan 3 calon Pj Gubernur Sulsel tidak menemui titik terang alias buntu. DPRD Sulsel memutuskan untuk tidak mengusul nama calon Pj Gubernur ke Kemendagri sehingga keputusan langsung diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Oleh karena itu berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tito Karnavian bahwa pengajuan untuk penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang dicalonkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang mana harus diserahkan pada tanggal 9 Agustus 2023, maka dengan itu tidak ada lagi paripurna selanjutnya, dan untuk itu DPRD Sulawesi Selatan tidak mengajukan nama Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan," ucap Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika saat menutup rapat paripurna, Selasa (8/8) malam.
Untuk diketahui, ada 4 nama yang dibahas DPRD Sulsel untuk menjadi calon Pj Gubernur. Namun pembahasan buntu saat fraksi di DPRD Sulsel akan menentukan 3 nama di antaranya.
Adapun 4 nama itu ialah Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkominfo Aswanto, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam Laksamana Muda TNI Abdul Rivai Ras, dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan RB Jufri Rahman.
(asm/nvl)
