.webp)
DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak mengusulkan 3 nama calon penjabat (Pj) Gubernur pengganti Andi Sudirman Sulaiman kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akibat deadlock. Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Lukman Irwan menilai kepentingan Istana atau pemerintah pusat terakomodir karena tak lagi terbebani dengan usulan DPRD Sulsel.
Lukman awalnya mengatakan absennya usulan Pj Gubernur dari DPRD Sulsel membuat pemerintah pusat tak lagi tersandera untuk menentukan pilihan. Meskipun pada dasarnya keputusan ada di pemerintah pusat.
"Ini boleh jadi kita menangkap, dengan deadlocknya ini memberi peluang besar kepada pemerintah pusat untuk tidak tersandera lagi dengan usulan nama dari DPRD. Meskipun sifatnya hanya usulan," kata Lukman saat berbincang dengan detikSulsel, Rabu (8/9/2023)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lukman menambahkan, tanpa usulan tersebut, Pemerintah Pusat memiliki otoritas tunggal untuk menentukan Pj Gubernur Sulsel. Serta lebih leluasa untuk menentukan siapa sosok tersebut.
"Saya kira ini akan memberi keleluasaan bagi pemerintah pusat untuk menentukan nama Pj yang akan ditunjuk di Sulsel, itu betul-betul pemerintah pusat lah yang punya otoritas tunggal karena tidak ada nama-nama usulan dari DPRD," katanya.
Selain itu, keputusan DPRD untuk tidak mengusulkan calon Pj Gubernur Sulsel menunjukkan situasi pertarungan elite di level pusat. Sehingga Pemerintah Pusat akan menunjuk sosok yang senada dengan kepentingan politiknya.
"Hal berikutnya adalah dengan kondisi bahwa tidak ada usulan nama di DPRD Sulsel ini semacam ada pertarungan elit di pemerintahan pusat untuk menempatkan nama-nama yang sesuai dengan kepentingan politik di pusat, " bebernya.
Saat ini, Lukman menyebut Kemendagri tidak lagi merasa terbebani oleh usulan DPRD Sulsel. Tentu, ini akan memudahkan penentuan Pj Gubernur Sulsel dan menyesuaikannya dengan kepentingan elite.
"Tapi kan posisi Kemendagri tidak akan terbebani lagi dengan nama dari DPRD. Akan lebih mudah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan di tingkat pusat," ucapnya.
Pada akhirnya, kata Lukman, publik akan menduga persoalan Pj Gubernur Sulsel ini beririsan dengan tarik menarik partai politik (parpol) yang berkuasa. Termasuk bersinggungan juga dengan kepentingan Istana Negara secara elektoral.
"Orang akan melihat parpol yang punya kendali kekuasaan di tingkat pusat, bagaimana kepentingan istana juga secara elektoral di Sulsel, pertarungannya pasti kesitu, " ungkapnya.
Parpol Rebutan Kepentingan di Pj Gubernur Sulsel
Lukman mengatakan pada dasarnya, fraksi di DPRD Sulsel merupakan jalur komunikasi tingkat lanjut dari partai politik (parpol). Sehingga, masing-masing fraksi akan meneruskan kepentingan parpolnya untuk menghadapi pesta Pemilu 2024 mendatang
"Fraksi ini kan perpanjangan tangan dari partai politik. Pastinya akan bersesuaian dengan kepentingan partai politik untuk mencari figur yang sesuai dengan kebutuhan kontestasi di 2024 nantinya," tuturnya.
Menurutnya, posisi Pj Gubernur Sulsel merupakan modal besar bagi parpol sehingga diperebutkan. Karena membawahi sejumlah perangkat ASN dan mempunyai kewenangan mengelola APBD.
"Apalagi seorang Pj ini menjadi nakhoda birokrasi dan mengomandoi ratusan ribu ASN. Kemudian mempunyai kekuatan untuk menggerakkan program-program yang ada di APBD. Ini menjadi semacam kue yang diperebutkan oleh berbagai kepentingan politik," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
DPRD Abaikan Hak Representatif Masyarakat Sulsel
Selain komunikasi dan kepentingan politik, Lukman juga menyebut DPRD Sulsel telah mengabaikan hak representatif masyarakat Sulsel. Bagi Lukman, seharusnya DPRD lah yang mengusulkan dan mendorong Pj Gubernur.
"Dari sisi proses pemerintahan, ini sesungguhnya menjadi hal yang dalam satu sisi ada hak yang terabaikan, " ujar Lukman.
"Pastinya figur-figur yang memiliki kapasitas, yang bisa merepresentasikan masyarakat Sulsel, bisa diusulkan ke pemerintah pusat," tambahnya.
Lukman menambahkan keputusan ini adalah catatan tambahan untuk kinerja DPRD Sulsel yang seharusnya lebih aspiratif. Apalagi Sulsel merupakan barometer pemerintahan di bagian Indonesia Timur.
"Apalagi kita melihat Sulsel ini menjadi barometer pemerintahan, politik untuk kawasan Timur Indonesia. Ini menjadi satu catatan bagi DPRD kita," tuturnya.
