Sejumlah fraksi di DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah mengantongi nama-nama calon penjabat (Pj) Gubernur pengganti Andi Sudirman Sulaiman yang masa jabatannya akan berakhir September mendatang. Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Sukri pun mendorong DPRD Sulsel agar merekomendasikan figur yang betul-betul memahami karakter Sulsel.
"Yang harus dipastikan adalah yang mengenal, dalam tanda petik, Sulawesi Selatan. Ketika beberapa fraksi di DPRD mewacanakan begitu, tentu itu dicoba untuk menilik kriteria-kriteria," kata Sukri yang juga Dekan FISIP Unhas, kepada detikSulsel, Rabu (2/8/2023).
Sukri menjelaskan setidaknya ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan DPRD ketika hendak mengusulkan calon Pj Gubernur Sulsel ke Kemendagri. Menurutnya hal ini penting agar pengisian jabatan bisa mengakomodir kepentingan masyarakat.
"Yang pertama, saya kira kita mesti melihat konteks dan kondisi yang dibutuhkan, karena ini adalah Pj. Kedua, dia akan bertugas untuk menjembatani keberlangsungan pemerintahan dari masa transisi menuju ke definitif," imbuhnya.
Menurutnya, figur Pj Gubernur Sulsel yang memahami karakter Sulsel bukan hanya dalam konteks pemerintahan saja. Calon tersebut juga mesti diterima oleh segenap masyarakat Sulsel yang akan dipimpinnya.
"Karena dia Pj, dalam tanda petik dia orang baru yang akan masuk ke dalam pemerintahan. Sehingga dia harus dipastikan diterima oleh semua pihak. Karena ia tidak hanya mengurusi pemerintahan tapi juga mengurusi rakyat," terangnya.
"Apalagi ini kan akan mengawal Pemilu-Pilkada, Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah yang masuk di wilayah merah. Sehingga kepala daerah sebagai pembina politik daerah diharapkan mampu untuk memainkan peran di situasi ini," ujarnya.
Lebih lanjut Sukri menilai nama-nama yang sudah mencuat di bursa Pj Gubernur Sulsel ini dinilai punya karakter masing-masing. Mereka disebut sudah punya gambaran seperti apa Sulsel.
Sejauh ini, sudah ada 5 nama yang mencuat di sejumlah fraksi dalam bursa calon Pj Gubernur Sulsel. Ada Aswanto yang saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkominfo. Kemudian ada Laksamana Muda TNI Abdul Rivai Ras sebagai Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
(asm/nvl)