.webp)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berbicara soal politik uang menjelang Pemilu 2024 saat membawakan kuliah umum di Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Firli menyinggung sebanyak 82% calon kepala daerah (cakada) dibiayai oleh donatur.
Hal itu diungkapkan Firli saat memberikan kuliah umum terkait pendidikan antikorupsi di auditorium Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Jumat (28/7/2023).
"Pilkada berjalan tidak ada yang gratis, semua pakai uang. 82 persen dibayar oleh donatur," ungkap Firli di hadapan mahasiswa yang hadir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Firli tidak merinci perihal donatur yang dimaksud. Dia lantas meminta kepada forum pada kuliah umum tersebut agar tidak terjebak dengan jual beli suara.
"Tidak ada yang terjebak jual beli suara, (karena) kalau itu terjadi, pemerintah bebas korupsi tidak bisa diwujudkan," tegasnya.
Dia pun mengajak mahasiswa yang ada di Unsrat turut mengawal pelaksanaan pemilu yang jujur dan bersih. Jika perlu, mahasiswa menjadi saksi di tiap tempat pemungutan suara (TPS).
"Jumlah mahasiswa Unsrat 28 ribu, pasti tersebar di Sulut, maka itu bisa digunakan untuk agen menghentikan korupsi. Bila perlu jadi saksi di TPS untuk wujudkan pemilu bersih, supaya korupsi kita hentikan," ujar Firli.
Firli menyebut pentingnya memahami pancasila sebagai dasar negara. Menurutnya politik transaksional atau perilaku korupsi bisa dihindari jika mengamalkan pancasila.
"Kita menganut demokrasi Pancasila, kalau betul kita pahami pasti kita tidak lakukan korupsi," tuturnya.
Menurutnya korupsi tidak hanya sekadar tindak pidana. Namun perilaku kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
"Korupsi bukan sekadar tindak pidana merugikan negara, tapi merampas hak-hak mahasiswa, merampas hak-hak rakyat dan masa depan anak turun kita," tegas Firli.
Firli berharap agar budaya pencegahan antikorupsi dimulai di bangku pendidikan. Dia berharap mahasiswa bisa belajar dengan baik agar bisa menjadi agen perubahan.
"Kita tidak mungkin mencerdaskan, memberikan perlindungan kepada segenap bangsa kalau kita melakukan korupsi. Karena itu kita melakukan pendekatan pendidikan,"jelasnya.
(sar/ata)
