.webp)
Bawaslu RI mengklarifikasi soal usulan penundaan Pilkada Serentak 2024 yang belakangan ini mencuat. Pernyataan itu disebut muncul dalam ruang diskusi dan bukan sebagai usulan resmi Bawaslu.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengaku sudah menanyakan langsung terkait isu penundaan Pilkada 2024 tersebut kepada Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Sebab, isu tersebut awalnya disinyalir merupakan pernyataan Rahmat.
"Saya sudah bertanya ke Pak Ketua (tentang penundaan Pilkada 2024). Karena itu disinyalir Pak Ketua memberikan pernyataan demikian," kata Lolly kepada wartawan usai menghadiri Rakornas Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Makassar, Kamis (20/7/2023) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lolly kemudian menyampaikan berdasarkan hasil klarifikasinya tersebut tidak ada usulan penundaan Pilkada 2024. Menurutnya pernyataan itu muncul saat Rahmat Bagja menghadiri diskusi terkait potensi atau mitigasi risiko Pilkada 2024.
"Setelah saya kroscek, menanyakan seperti apa sesungguhnya. Sesungguhnya tidak ada ungkapan usulan untuk penundaan Pilkada. Karena itu terjadi dalam ruang diskusi berkenaan dengan potensi atau mitigasi risiko untuk Pilkada 2024," tuturnya.
Dia lantas menyebut pernyataan itu kemungkinan muncul ketika sedang membicarakan mengenai keamanan Pilkada. Namun demikian, Lolly kembali menegaskan tak pernah ada usulan dari Bawaslu untuk melakukan penundaan Pilkada 2024.
"Jadi kemungkinan kemudian dibicarakan situasi keamanan dan sebagainya. Itu obrolan diskusi. Sehingga tidak tepat jika disebutkan Bawaslu mengusulkan penundaan Pilkada,"imbuhnya.
Awal Mula Isu Tunda Pilkada
Dilansir dari detikNews, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan pelaksanaan pemilu belum siap sepenuhnya dengan temuan sejumlah masalah di lapangan. Apalagi kata dia pilkada digelar serentak.
"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," kata Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu (13/7).
Menurut Bagja potensi gangguan keamanan bisa terjadi jika Pilkada 2024 digelar bersamaan. Konsentrasi personel keamanan juga dikhawatirkan terpecah.
"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," jelasnya.
Selain itu, pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik Pilkada juga dianggap belum siap. Surat suara dan beban kerja penyelenggara Pemilu dinilai terlalu tinggi.
"Data pemilih ini banyak sekali masalah, sampai-sampai satu keluarga beda TPS (tempat pemungutan suara) saja malah sampai marah-marah," urai Bagja.
Bagja juga menyinggung belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
"Begitu juga surat suara, itu banyak permasalahannya misalnya kekurangan surat suara dari TPS A ke TPS B itu juga bisa menimbulkan masalah," tambahnya.
Selanjutnya, Bagja menyinggung maraknya politik uang karena belum optimalnya transparansi pelaporan dana kampanye. Di satu sisi, ujaran kebencian masih marak terjadi yang membuat warga kesulitan menyalurkan hak pilih.
"Ini nanti kalau sudah penetapan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan hoaks dan 'hate speech' akan ramai kembali. Kita perlu melakukan antisipasi," jelasnya.
"Kami melakukan identifikasi kerawanan seperti membuat indeks kerawanan pemilu (IKP), melakukan program pendidikan politik dan memperluas pengawasan partisipatif," tuturnya.
(asm/ata)
