.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan penundaan Pilkada 2024 yang sedianya digelar November tahun 2024. Potensi gangguan keamanan hingga maraknya hate speech atau ujaran kebencian menjadi dasar usulan tersebut.
Dilansir dari detikNews, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap pelaksanaan pemilu belum siap sepenuhnya dengan temuan sejumlah masalah di lapangan. Apalagi kata dia pilkada digelar serentak.
"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," kata Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu (13/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagja menjelaskan potensi gangguan keamanan bisa terjadi jika Pilkada 2024 digelar bersamaan. Konsentrasi personel keamanan juga dikhawatirkan terpecah.
"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan kemanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," jelasnya.
Pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik Pilkada juga dianggap belum siap. Surat suara dan beban kerja penyelenggara Pemilu dinilai terlalu tinggi.
"Data pemilih ini banyak sekali masalah, sampai-sampai satu keluarga beda TPS (tempat pemungutan suara) saja malah sampai marah-marah," urai Bagja.
Bagja juga menyinggung belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
"Begitu juga surat suara, itu banyak permasalahannya misalnya kekurangan surat suara dari TPS A ke TPS B itu juga bisa menimbulkan masalah," tambahnya.
Bagja juga menyinggung maraknya politik uang karena belum optimalnya transparansi pelaporan dana kampanye. Di satu sisi, ujaran kebencian masih marak terjadi yang membuat warga kesulitan menyalurkan hak pilih.
"Ini nanti kalau sudah penetapan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan hoaks dan 'hate speech' akan ramai kembali. Kita perlu melakukan antisipasi," jelasnya.
Dia mengatakan Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah memperluas pengawasan partisipatif.
"Kami melakukan identifikasi kerawanan seperti membuat indeks kerawanan pemilu (IKP), melakukan program pendidikan politik dan memperluas pengawasan partisipatif," tuturnya.
KPU Ingin Pilkada Lebih Cepat Digelar
Sementara Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaku tidak mengetahui dasar usulan penundaan Pilkada 2024 dari Bawaslu. Pihaknya justru ingin agar pilkada lebih cepat digelar.
"Aku belum tau dasarnya dia apa, kalau kita pengennya lebih cepat lebih baik, coblos itu di September," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).
Hasyim beranggapan Pilkada digelar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Bahkan lebih baik jika dimajukan.
"Aku nggak tau dia ngomong apa ya. Aku belum tau dasarnya apa dia (belum dengar usulannya). Kalau kita kan lebih baik maju," jelasnya.
(sar/hmw)
