.webp)
Tiga bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto mengaku akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika nantinya terpilih menjadi presiden di 2024. Dari ketiga bacapres itu, Anies memiliki 4 catatan terkait program Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Ganjar, Anies dan Prabowo saat adu gagasan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (13/7/2023). Kegiatan ini diikuti 88 wali kota se-Indonesia.
Berikut ini pandangan Ganjar, Anies dan Prabowo terkait kelanjutan program pembangunan Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar Akan Tuntaskan Pembangunan
Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menegaskan akan menuntaskan program-program Jokowi yang belum terjalan. Ganjar menyebut program tersebut di antarnya terkait kesejahteraan, kualitas sumber daya manusia (SDM), stunting, hingga pengangguran.
"Ekonomi, kesejahteraan dan kualitas SDM setelah pandemi terus terang saja ini masih meninggalkan pekerjaan rumah (PR) yang masih besar, stunting, pengangguran," kata Ganjar.
Ganjar mengatakan akan memberikan ruang lebih besar kepada anak-anak muda dengan infrastruktur IT yang bagus. Hal ini dilakukan agar kualitas SDM lebih baik dalam menyongsong bonus demografi.
"PR ini mesti kita dorong karena bonus demografi 13 tahun musti kita bereskan. Kalau nggak, gagal kita," katanya.
Ganjar menuturkan bahwa kebutuhan zaman saat ini menuntut adanya keterampilan, bukan hanya ijazah. Dia pun menegaskan Indonesia harus berbenah dengan mempersiapan anak-anak muda.
"Pada titik ini, mau tidak mau, suka tidak suka, musti di-reform, harus di-reform. Kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang membutuhkan tenaga itu," terangnya.
Di sisi lain, Ganjar menegaskan akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pemerintah pusat termasuk pembangunan bendungan Benar di Purworejo, Jawa Tengah. Ganjar mengungkap proyek tersebut sempat menjadi sorotan dan ditolak warga.
Ganjar menuturkan saat proyek tersebut mendapat penolakan dari warga, kepala desa setempat pergi, bupati juga melaporkan adanya persoalan. Dia kemudian meminta semua jajaranya untuk menghadapi polemik tersebut.
"Begitu persoalan itu muncul, semua ketakutan, kadesnya pergi. Bupatinya saya telepon, bro kenapa? Anu Pak Ganjar, itu ada persoalan," bebernya.
"Satu yang saya bilang sama kawan-kawan saya, biasalah menghadapi persoalan, jangan lari dari persoalan," lanjutnya.
Ganjar mengungkap proyek pemerintah pusat tersebut nantinya akan menjadi bendungan tertinggi. Proyek tersebut akan menyelesaikan persoalan banjir hingga suplai air bersih.
"Ini punya pemerintah pusat, dari PUPR, balai besar. Ini bendungan nati tertinggi," katanya.
Ganjar pun menegaskan proyek tersebut dilanjutkan setelah dirinya ke lokasi menemui masyarakat yang melakukan penolakan. Ketua penolakan telah menerima dan mendapatkan uang ganti rugi Rp 11 miliar.
"Saya datang ke lokasi, saya sampaikan satu, saya penanggung jawabnya, dua ini saya bereskan, yang ditahan saya minta keluar, empat saya mendatangi orangnya," pungkasnya.
Baca pandangan Anies selengkapnya ...
Anies Soroti 4 Program Era Jokowi
Sementara Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyoroti empat persoalan terkait program pembangunan di era Jokowi. Anies awalnya mengungkap bahwa pemerintah kota terlalu dibebani dengan laporan administrasi yang luar biasa.
"Menurut catatan kami, ada 259 laporan administratif yang harus diselesaikan dan menyita energi ASN kita. Ini harus dilakukan simplifikasi atas persoalan ini," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Anies lalu mengungkap empat hal terkait program pembangunan kota di era Jokowi. Pertama terkait pemenuhan pelayanan dasar seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, pangan dan papan.
"Kita-kita semua ini yang tinggal di perkotaan, tidak punya lahan pertanian. Tapi bagaimana perkotaan dan pedesaan memiliki satu skema untuk bisa memasok kebutuhan pangan dengan harga terjangkau dan sugestibilitasnya terjamin," katanya.
Kedua, Anies menekankan terkait kota yang produktif dan berkelanjutan. Dia ingin aktivitas masyarakat perkotaan tidak terhambat oleh faktor mobilitas.
"Produktif ini artinya, di kota ini efisien, aktivitas perekonomiannya tidak terhambat oleh faktor mobilitas, tidak terhambat oleh faktor-faktor sosial ekonomi lainnya," jelasnya.
Selanjutnya Anies menginginkan konektivitas antara kota dan daerah lainnya. Sebab menurutnya, perkotaan adalah kota jasa yang memfasilitasi kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya.
"Kota-kota di seluruh Indonesia itu menjadi kota jasa yang memfasilitasi kabupaten-kabupaten yang berada di sekitarnya," kata Anies.
Terakhir, Anies mengatakan kolaborasi harusnya menjadi praktik di perkotaan. Dia menyebut kota tempat berkumpulnya masalah tapi juga tempat berkumpulnya solusi dan orang-orang terdidik.
"Di mana lokasi orang-orang terdidik? kebanyak di perkotaan, di mana lokasi NGO? kebanyakan di perkotaan. Nah, sayang mengelola kota itu hanya dilakukan oleh pemerintah kota saja bila tidak memanfaatkan institusi-institusi ini," bebernya.
Di sisi lain Anies mengatakan program pemerintah yang perlu diteruskan akan ditingkatkan, program yang perlu dikoreksi akan diperbaiki dan yang perlu dihentikan akan dihentikan. Terakhir menghadirkan program baru.
"Apa yang perlu diteruskan untuk ditingkatkan itu yang pertama, kedua dari yang sudah ada sekatang apa yang perlu dikoreksi dan diperbaiki, yang ketiga yang perlu dihentikan dari yang ada sekarang dan yang keempat hal baru apa yang harus dilakukan," jelasnya.
Baca pandangan Prabowo di halaman berikutnya...
Prabowo Akan Lanjutkan Program Hilirisasi
Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto bertekad melanjutkan program hilirisasi dan pendidikan Presiden Jokowi. Prabowo menilai program hilirisasi sangat tepat dalam meningkatkan pendapatan negara dan kemandirian ekonomi.
Prabowo awalnya menegaskan Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan selalu diincar oleh negara lain. Namun selama ini Indonesia mengekspor bahan mentah sehingga nilainya rendah lalu membeli produk turunannya dengan harga mahal.
"Selama ini kita mengizinkan ekspor bauksit gelondongan dan kita beli mobil dari luar, beli motor dari luar, beli komputer dari luar, demikian juga nikel selama puluhan tahun kita izinkan nikel dalam bentuk mentah," katanya.
Prabowo pun mengungkap di masa pemerintahan Jokowi, Indonesia tidak lagi menjual bahan mentah ke luar negeri. Pemerintah menginginkan semua bahan mentah tersebut diolah dalam negeri.
"Presiden Joko Widodo bertekad untuk sumber alam kita tidak boleh dijual murah, dalam bentuk bahan mentah. Kita harus olah di sini (Indonesia)," kata Prabowo.
Prabowo menilai kebijakan tersebut sangat baik karena meningkatkan pendapatan negara puluhan kali lipat dalam kurun waktu satu tahun. Dia mencontohkan penerimaan negara dari nikel naik 20 kali lipat.
"Saudara-saudara dalam satu tahun begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, dalam satu tahun dari 2021 sampai 2022 penerimaan negara, penerimaan bangsa Indonesia dari nikel naik 20 kali, 20 kali lebih, bayangkan," bebernya.
"Bagaimana kita meningkatkan kemampuan keuangan kita satu-satunya jalan adalah hilirisasi semua kekayaan kita, kita olah di dalam negeri saudara-saudara sekalian," lanjutnya.
Prabowo juga mencontohkan bahan mentah lainnya seperti timah, tembaga, sawit, ikan, udang hingga kelapa. Dia mengatakan jika bahan tersebut semuanya diolah dalam negeri makan pendapatan negara akan naik puluhan kali lipat.
"Udang pun naiknya puluhan kali. Sawit kalau diolah turunannya adalah kalau tidak salah 59. Salah satu margarin, margarin itu bahan mentega naiknya 79 kali," katanya.
Selain program hilirisasi, Prabowo juga bertekad menuntaskan persoalan pendidikan, guru honorer hingga pelayanan kesehatan di era Jokowi. Prabowo menyebut persoalan tersebut akan tuntas jika negara punya kemampuan ekonomi yang kuat.
"Untuk itu kita butuh kemampuan keuangan yang kuat," tegas Prabowo.
"Saudara-saudara sekalian strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini," sambung Prabowo.
