.webp)
Warga Pulau Lae-lae, Kota Makassar mewanti-wanti Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) tak menerbitkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) reklamasi di pesisir Lae-lae. Warga Lae-lae meminta agar laut tempat mereka mencari nafkah tidak diganggu.
Pantauan detikSulsel di depan gedung DPRD Sulsel, Rabu (17/5/2023), warga pulau yang berunjuk rasa diterima berdialog oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel Syaharuddin Alrif. Sembari duduk menyilang, Syaharuddin Alrif menjelaskan kepada pengunjuk rasa bahwa kajian AMDAL reklamasi pesisir Pulau Lae-lae belum berjalan.
"Setelah kami melihat, mendengar dan mempelajari, kami di DPRD meminta kepada pemerintah agar tak ada penggusuran warga Pulau Lae-lae. Proses reklamasinya belum berjalan karena proses Amdal masih berjalan. Artinya prosesnya (reklamasi) tidak berjalan," kata Syaharuddin Alrif saat berdialog dengan warga, Rabu (17/5).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyampaian Syahar kepada warga pun ditanggapi oleh pendamping hukum warga Lae-lae Ady Anugrah. Pemprov Sulsel yang hendak melakukan reklamasi dianggap tak melakukan kajian mendalam terhadap kondisi lingkungan hidup di Pulau Lae-lae.
"Sampai hari ini, tidak ada sama sekali hasil kajian lingkungan dari pemerintah soal reklamasi. Rencana reklamasi itu tidak pernah disetujui oleh masyarakat Pulau Lae-lae. Jadi nanti kalau ada terbit izin lingkungan itu adalah produk yang cacat administrasi," katanya.
Ady menegaskan, penimbunan laut yang hendak dilakukan pemerintah akan terus disambut dengan penolakan. Ia juga menegaskan tak satupun warga Pulau Lae-lae yang menyetujui rencana pemerintah itu.
"Tolak reklamasi itu harga mati, dan tolak reklamasi itu tidak ada negosiasinya. Jadi nanti jika ada oknum yang mengatasnamakan warga Pulau Lae-lae menerima reklamasi itu adalah kebohongan," tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga Pulau Lae-lae menutup ruas jalan di depan kantor DPRD Sulsel. Kedatangan mereka dimaksudkan untuk meminta agar rencana reklamasi di Pulau Lae-lae tak dilanjutkan.
Salah satu massa aksi, Intan menyebut kehadiran mereka di DPRD Sulsel sebagai upaya untuk meminta keadilan. Intan mengaku telah mendapat janji dari salah satu legislator Sulsel untuk memperjuangkan hak warga Pulau Lae-lae.
"Jadi kami datang untuk mencari wakil kami yang pernah kami pilih, yang menjanjikan akan mewakili suara kami," tuturnya.
(ata/hmw)
