.webp)
Ketua Komisi II DPRD Pangkep Syaharuddin mendesak pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Siang Pangkep membuat formula agar remunerasi tenaga honorer tidak anjlok. Syahruddin mengancam akan membentuk panitia khusus (pansus) jika pihak RSUD tak mampu menyelesaikannya.
"Kalau hari ini tidak selesai, maka kami usulkan ke pimpinan dibuatkan pansus. Nantinya juga akan dilakukan audit eksternal terkait pengelolaan keuangan di RSUD Batara Siang sebab ini kan masalah keuangan," kata Syaharuddin kepada detikSulsel, Jumat (14/4/2023).
Syaharuddin mengatakan, pihak RSUD Batara Siang mengaku pendapatan mereka menurun sehingga berdampak kepada remunerasi honorer. Bahkan mereka mengaku berutang Rp 15 miliar pada akhir tahun 2022 lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka (RSUD Batara Siang) kurang bisa menyelesaikan internal. Utang mereka akhir 2022 kurang lebih Rp 15 miliar, ini terjadi karena pendapatan yang menurun termasuk saat COVID-19, tetapi mereka klaim sudah mulai naik lagi," ujarnya.
DPRD Pangkep, honorer, dan pihak RSUD pun telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Hasilnya, pihak RSUD meminta waktu membahas persoalan tersebut di tingkat internal.
"Kesimpulan rapat kemarin dengan pihak RSUD Batara Siang, mereka meminta waktu untuk rapat internal membahas rumus perhitungan agar masalah remunerasi ini bisa selesai," ujar Syaharuddin.
Dia mengatakan RDP antara honorer dan pihak RSUD Batara Siang berlangsung alot pada Kamis (13/4) kemarin. Meski demikian, ditemukan adanya celah untuk membuat remunerasi honorer tak anjlok lagi.
"Kami sudah diskusi panjang kemarin dan menemukan ada cara untuk bisa menyelesaikan dengan merubah perhitungan, tetapi dari RSUD Batara Siang bilang mereka harus membahas ini di internal sebab melibatkan pembagian ke para dokter juga," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 200 orang honorer di RSUD Batara Siang Pangkep mendatangi kantor DPRD Pangkep. Mereka hendak mengadukan keluhan remunerasi yang anjlok.
"Tujuan kami datang untuk menuntut perbaikan remunerasi yang kami anggap sangat anjlok," ujar salah satu honorer berinisial N kepada detikSulsel, Kamis (13/4).
Honorer yang datang ke kantor DPRD Pangkep terdiri dari staf biasa, bidan, dan perawat hingga sopir ambulans. Aksi ini sebagai bentuk kebersamaan untuk memperjuangkan hak.
"Ini aksi gabungan, ada dari perawat, bidan, laundry, CSSD, hingga sopir ambulans. Yang sempat gabung sekitar 200 orang," terangnya.
Dia menuturkan pembayaran remunerasi disesuaikan dengan klaim dari BPJS Kesehatan. Tetapi menurut dia, penurunan yang dirasakan begitu drastis dibandingkan tahun 2022 lalu.
"Penurunan remunerasi ini sangat jauh dari sebelumnya. Padahal ini kalau mau dibilang pasien yang kami tangani tidak jauh berbeda dengan sebelumnya," keluhnya.
(hsr/asm)
