.webp)
Inspektorat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) turun tangan mengusut pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru. Pemeriksaan ini buntut kasus bayi 4 bulan meninggal karena dianggap lamban ditangani.
Wakil Bupati Bone Ambo Dalle menegaskan keputusan ini sebagai tindak lanjut atas sorotan warga. Inspektorat ditugaskan untuk mengusut dugaan unsur kelalaian manajemen RS.
"Inspektorat Daerah Kabupaten Bone diberikan tugas untuk melakukan penelusuran apakah ada pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh pegawai ataukah ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh pihak rumah sakit umum daerah," tegas Ambo Dalle kepada detikSulsel, Kamis (13/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya akan menindak tegas jika RSUD Tenriawaru terbukti melanggar. Pemeriksaan inspektorat akan menjadi rujukan dalam memberikan sanksi.
"Jika memang ada, kami akan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," paparnya.
Ambo Dalle berharap RSUD Tenriawaru segera membenahi pelayanannya. Dia menekankan layanan kesehatan harus diutamakan ketimbang urusan administrasi.
"Jangan lagi ada pertanyaan mengenai rujukan dan lainnya. Nyawa pasien hal utama, persoalan administrasi belakang, yang didahulukan adalah bagaimana masyarakat segera mendapat tindakan medis," sebut Ambo Dalle.
RSUD Tenriawaru juga diminta tidak membeda-bedakan pelayanan. Semua pasien yang hendak melakukan perawatan tanpa terkecuali mesti mendapat pelayanan secara adil.
Apalagi Pemkab Bone sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC). Program UHC menjamin masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
"Semua masyarakat Bone harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama," jelasnya.
Pemkab Bone pun meminta maaf kepada masyarakat terutama keluarga bayi 4 bulan yang meninggal karena terlambat ditangani. Dia berharap kasus itu tidak terulang.
"Atas kejadian ini kami minta maaf, dan akan melakukan evaluasi serta tidak akan mengulangi kejadian seperti ini terjadi lagi," imbuh Ambo Dalle.
Direktur RSUD Tenriawaru dr Andi Muhammad Syahrir juga berkomitmen kasus seperti itu tidak bakal terjadi lagi. Kejadian bayi 4 bulan meninggal di RS menjadi evaluasi bagi manajemen.
"Apa yang telah terjadi menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan layanan kesehatan di RSUD Tenriawaru Bone," sebut Syahrir.
Investigasi Internal RSUD Tenriawaru
RSUD Tenriawaru juga tengah melakukan investigasi internal terkait kasus bayi 4 bulan meninggal karena lamban ditangani. Sekuriti RS pun menjadi sasaran pemeriksaan setelah disebut menghambat pasien untuk dirawat atas dalih tidak membawa surat rujukan.
"Sudah dilakukan pemeriksaan kepada satu orang sekuriti. Dia (sekuriti) bertanya, 'apakah ada rujukan ta. Kalau tidak ada ke puskesmas maki ambil rujukan', karena dia berdasar sama penyampaian pasien mau berobat," sebut Humas RSUD Tenriawaru Bone Andi Dedy Astaman, Selasa (11/4).
Sejauh ini pihak RS belum memberikan kesimpulan pemeriksaan karena masih mengumpulkan informasi. Namun RSUD Tenriawaru menyesalkan adanya kejadian tersebut.
"Dengan kejadian ini kami segenap Pihak RSUD menghaturkan permohonan maaf jika dalam pelayanan kami tidak maksimal baik itu dalam hal penyampaian informasi. Kami turut berduka cita atas kejadian ini," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Pelayanan RSUD Tenriawaru Disorot
Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone turut menyoroti pelayanan RSUD Tenriawaru. Mereka lantas menuntut Pemkab Bone mengevaluasi manajemen RS saat demo di halaman Kantor Bupati Bone, Selasa (11/4).
Dalam orasinya, Jenderal Lapangan Muh Akbar mengatakan pelayanan RSUD Tenriawaru sudah beberapa kali dikeluhkan warga. Seorang warga disebut sempat mengeluh biaya pengobatannya membengkak saat Pemkab Bone menerapkan program UHC.
Selanjutnya, RSUD Tenriawaru kembali bersoal setelah bayi 4 bulan meninggal karena lamban ditangani. Pihaknya mempertanyakan layanan RSUD Tenriawaru yang dianggap mendahulukan urusan administrasi ketimbang pelayanan kesehatan.
"Berselang 3 hari setelah kejadian itu (keluhan biaya bengkak), lagi-lagi ada seorang bayi meninggal dunia lantaran tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya dari pihak RSUD Tenriawaru karena alasan tidak mampu menunjukkan surat rujukan," tegas Akbar.
"Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa program UHC sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah sangat bertentangan dengan penerapan yang dirasakan oleh masyarakat Bone," tambahnya.
Pasien Dihambat Atas Dalih Surat Rujukan
Diketahui, bayi berusia 4 bulan bernama Alisa Hayana meninggal karena lamban ditangani di RSUD Tenriawaru, Senin (10/4). Awalnya bayi yang dalam kondisi kritis itu sempat dibawa ke RS, namun dihambat sekuriti atas alasan keluarga pasien perlu membawa surat rujukan.
"Saya bawa anakku naik motor dibungkus pakai sarung. Saya sama istriku dan anakku langsung ke IGD dan ditahan sama sekuriti," kata orang tua bayi, Firmansyah saat dihubungi detikSulsel, Selasa (11/4).
Firman mengaku sempat memberi pemahaman kepada sekuriti terkait kondisi anaknya. Namun sekuriti RS mengarahkannya agar mengurus administrasi yang diminta.
Dia pun memutuskan balik ke rumah, lalu tidak lama balik lagi ke puskesmas karena kondisi anaknya memburuk. Namun puskesmas tidak bisa berbuat banyak, hingga Firman diarahkan kembali membawa anaknya di RSUD Tenriawaru.
"Saat itu ada mi bapak-bapak kasihan bantu ka komunikasikan dan baru ditangani sama dokter," jelasnya.
Namun bayinya tidak bisa diselamatkan. Dokter yang merawatnya memberi kabar jika bayinya meninggal dengan alasan terlambat dibawa ke RS.
"Memang tidak bisa kita pungkiri kehendak Tuhan, tapi kemarin seandainya cepat ditangani, mungkin bisa ji terselamatkan," pungkasnya.
