Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) James Arthur Kojongian (JAK) dipecat Golkar buntut kasus dugaan menganiaya wanita. Namun James mengaku belum mendapat informasi dari partai termasuk keputusan dirinya akan ditarik dari jabatan pimpinan DPRD Sulut.
"Keputusan partai Golkar yang mana, belum ada pemberitahuan secara resmi dari partai Golkar," kata James ketika ditemui detikcom di ruang kerjanya, Selasa (12/4/2023).
James menambahkan dirinya hingga kini belum menerima kabar atas kebijakan Golkar tersebut. Dia berdalih baru mendengarnya ketika dikonfirmasi wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya baru dengar dari wartawan," tambahnya.
Dia pun lantas menegaskan tidak pernah melakukan penganiayaan. James membantah adanya dugaan penganiayaan terhadap wanita yang ditudingkan kepadanya.
"Saya tidak melakukan kekerasan atau seperti apa yang diwacanakan," tutur James.
James berharap warga bisa selektif dalam menerima informasi yang beredar dari medsos yang membawa namanya.
"Di sini masyarakat juga mampu menilai mana yang benar atau tidak," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, keputusan pemecatan JAK dari pengurus Golkar dan ditarik dari jabatan Waka DPRD Sulut buntut kasus dugaan penganiayaan wanita. Kebijakan itu diputuskan berdasarkan hasil tim investigasi sejak 6 Maret 2023.
"Pertama atas perintah ketua saya menyampaikan saudara JAK tidak lagi menjadi pengurus DPD Golkar Sulut. Kedua soal perubahan atau reposisi AKD menarik yang bersangkutan dari pimpinan DPRD Sulut. Dua poin ini secara tegas, SK sudah ada. Besok akan dijemput oleh Sekretaris DPD," ungkap Ketua OKK Golkar Sulut Feryando Lamaluta, Selasa (11/4).
Terkait pengganti antar waktu (PAW) JAK di DPRD Sulut, Feryando menyebut akan segera diproses. Dia pun menyebut kasus ini akan menjadi pelajaran bagi Golkar.
"Siapa pengganti masih berproses dan kita tunggu saja. Semoga akan jadi pelajaran berharga bagi Golkar. Soal PAW tentunya berproses,"imbuhnya.
(sar/ata)