.webp)
Pemkab Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) belum membayar gaji 796 honorer Dinas Damkar dan Satpol PP. Kondisi ini membuat salah seorang honorer terpaksa menjadi kuli, hingga adapula yang menggadaikan motor demi mengakomodir kebutuhannya.
Salah satu honorer di Dinas Damkar Pangkep inisial WA mengaku rela bekerja serabutan sebagai buruh bangunan. Penghasilannya disebut tidak seberapa namun cuma itu yang bisa dilakukan demi menyambung hidup.
"Kalau dapat uang sedikit kalau ada yang kerja kayak tukang batu. Biar pun sedikit ya harus disyukuri," ungkap WA saat dikonfirmasi detikSulsel, Jumat (17/3/3023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
WA mengaku tengah dalam kondisi sulit. Dia juga terpaksa tinggal di kediaman mertua lantaran tidak sanggup lagi membayar uang sewa kontrakan rumah.
"Ini saya kembali ke rumah mertua karena tidak bisa bayar kontrakan lagi," ujarnya.
Jangankan membayar sewa kontrakan, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dirinya sudah kesusahan. WA tidak lagi punya penghasilan lain.
"Kontrakan rumah dan kebutuhan sehari hari. Berat sekali. Saya itu bayar Rp 500 ribu per bulan sementara kan sudah tak ada pemasukan lagi," sebut WA.
Namun WA tidak berniat untuk meninggalkan instansi tempatnya bekerja. Dia masih ingin mengabdi sembari menunggu kejelasan pembayaran gajinya yang tertunggak 6 bulan.
"Kita mau berhenti kita sayangkan juga pengabdian 6 tahun," paparnya.
Sementara honorer Dinas Damkar Pangkep lainnya inisial MI juga mengeluhkan kondisi keuangannya yang semakin menipis. Dia pun menggadaikan motornya demi menutupi kebutuhannya.
"Saya ambil pinjaman Rp 2 juta jaminan BPKB motor," beber MI saat dikonfirmasi terpisah.
MI mengaku tidak punya pekerjaan lain selain menggantungkan nasib di instansinya. Dirinya bingung tidak tahu lagi harus berbuat apa.
"Saya hanya bekerja di Damkar, jadi dengan tak digaji 6 bulan tentu ini sangat berat bagi keluarga saya," terangnya.
Dia hanya berharap ada kejelasan terkait gajinya yang tertunggak 6 bulan.
"Saya berharap ada solusi lah. Segera terbayar gaji kami," harapnya.
Legislator Soroti Perencanaan Pemkab
Anggota DPRD Pangkep Abd Rasyid menyayangkan adanya 796 honorer Dinas Damkar dan Satpol PP belum dibayarkan gajinya. Rasyid lantas menyoroti perencanaan keuangan Pemkab Pangkep.
"Ini jadi masalah karena dibilang faktor keuangan yang kurang. Berarti perencanaan dari OPD terkait yang tidak bagus. Ini harus jadi atensi ke depannya," sebut Rasyid kepada detikSulsel, Jumat (17/3).
Legislator Fraksi PDIP Pangkep ini pun meminta Pemkab segera mencari solusi atas tertunggaknya gaji honorer. Hak 796 honorer Dinas Damkar dan Satpol PP mesti dipenuhi.
"Ini menyangkut kehidupan orang banyak, jelas ini harus segera dibayarkan. Saya akan bicarakan dengan pimpinan agar ini segera disikapi," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Pemkab Pangkep Kekurangan Anggaran
Pemkab Pangkep mengaku kekurangan anggaran sehingga gaji 796 honorer Dinas Damkar dan Satpol PP menunggak. Namun Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pangkep Asri tidak merinci nominal kekurangan yang dimaksud.
"Anggaran memang tidak cukup. Tidak mencukupi (untuk pembayaran gaji honorer Damkar dan Satpol PP)," ungkap Kepala BKAD Pangkep Asri kepada detikSulsel, Kamis (16/3).
Asri beralasan nilai gaji yang dibayarkan honorer bervariasi tergantung OPD masing-masing tempat mereka berdinas.
"Ada perhitungan tentunya, tapi semua itu perhitungan (kebutuhan gaji honorer) di sana (Dinas Damkar dan Satpol PP) yang tahu," paparnya.
Pihaknya pun belum bisa memastikan kapan gaji 6 bulan yang tertunggak bisa dibayarkan. Apalagi Dinas Damkar dan Satpol PP Pangkep belum juga menyetorkan surat perintah membayar (SPM).
"Belum ada pengajuan masuk, mungkin secepatnya masuk. Kalau tidak ada permintaan bayar kami tidak bayar karena tidak ada dokumennya kan," imbuhnya.
