Kekayaan Ketua DPRD Luwu Timur yang Disorot Tolak Salami Warga Rp 4,4 M

Foto: Ketua DPRD Luwu Timur Aripin. (dok. istimewa)

Makassar -

Ketua DPRD Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) Aripin menjadi sorotan usai viral menolak bersalaman dengan warga. Aripin tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 4,4 miliar.

Berdasarkan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses di situs elhkpn.kpk.go.id pada Kamis (16/3/2023), Aripin tercatat punya harta senilai Rp 3.750.175.849 (Rp 3,7 M) per Maret 2020. Kemudian pada LHKPN 2020 yang dilaporkan per Januari 2021, kekayaan Aripin naik menjadi Rp 4.595.711.741 (Rp 4,5 M).

Terakhir kali Aripin melaporkan LHKPN 2021 yang dilaporkan per Maret 2022. Kekayaan Aripin tercatat mengalami penurunan menjadi Rp 4.494.069.009 (Rp 4,4 M).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aripin tercatat memiliki 10 bidang tanah di Luwu Timur dengan total Rp 4.000.000.000. Dia juga memiliki 3 alat transportasi dan mesin senilai Rp 775.000.000.

Selain itu, Aripin tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 9.700.000, kas dan setara kas Rp 582.971 dengan total keseluruhan Rp 4.785.282.971 (Rp 4,7 M). Namun Aripin tercatat memiliki utang sebesar Rp 291.213.962 sehingga total harta kekayaannya sebesar Rp 4.494.069.009 (Rp 4,4 M).

Untuk diketahui, Aripin viral setelah videonya menolak bersalaman dengan warga beredar di media sosial. Partai asalnya, Golkar juga kini turun tangan menyikapi kasus Aripin.

Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Abbas Hady mengaku menyesalkan sikap Aripin yang menolak bersalaman dengan warga. Aksinya itu dinilai sebagai bentuk keangkuhan.

"Ulah angkuh semacam itu amat tidak sejalan dengan sikap dan karakter kepemimpinan yang dikembangkan oleh Golkar. Lebih-lebih Golkar Sulsel, di Era Kepemimpinan Pak Taufan Pawe," kata Abbas kepada detikSulsel, Rabu (15/3).

Abbas lantas mengatakan bakal mengusulkan evaluasi terhadap Aripin. Bahkan Golkar tak segan membuka wacana pencopotan Aripin sebagai Ketua DPRD Luwu Timur.

"Saya akan meminta DPD Golkar Sulsel untuk melakukan evaluasi, terutama terkait penugasan Aripin sebagai Ketua DPRD Lutim," ujar Abbas.

Menurut Abbas, hasil evaluasi akan menentukan nasib Aripin nantinya. Dia tidak menutup kemungkinan jika akan keluar usulan pencopotan Aripin sebagai Ketua DPRD Luwu Timur.

"Mudah-mudahan hasil evaluasi itu bisa menjadi dasar untuk melakukan penarikan Aripin dari penugasannya sebagai Ketua DPRD," terangnya.

Respons Aripin di halaman selanjutnya.

Aripin Siap Terima Sanksi Partai

Aripin pun menanggapi wacana dirinya terancam dicopot dari jabatan Ketua DPRD Luwu Timur oleh DPD I Golkar Sulsel. Dia mengaku siap menerima sanksi sebagai kader yang taat.

"Kalau ada wacana itu (pencopotan) saya selaku kader akan taat kepada perintah pimpinan partai, sesuai mekanisme yang ada," kata Aripin kepada detikSulsel, Rabu (15/3).

Dia menyebut dirinya khilaf saat kejadian menolak berjabat tangan dengan warga. Menurutnya, saat itu dirinya tidak melihat warga yang mengulurkan tangannya saat hendak masuk ke Gedung DPRD Luwu Timur.

"Saya menyesal dan juga khilaf. Sebagai manusia biasa, ini terjadi di luar kemampuan saya. Saat itu memang dalam keadaan spontanitas dan terburu-buru tidak sempat melihat saudara saya itu menyodorkan tangannya," terangnya.

Lebih lanjut, Aripin mengaku dirinya dan warga yang bersangkutan sudah bertemu. Dia mengklaim dirinya dan warga tersebut sudah saling memaafkan.

"Saya juga sudah saling memaafkan dengan warga itu. Saya serahkan saja kepada pimpinan karena partai Golkar adalah partai yang besar, modern, dan kita lihat nanti bagaimana penilaian pimpinan," ucapnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya