.webp)
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal mengusulkan pengerukan sungai dan kanal di wilayah Makassar ke Pemerintah Pusat. Usulan itu ditujukan ke Balai Besar Wilayah Sungai Pompoengan Jeneberang (BBWSPJ) selaku perwakilan Pusat demi mengatasi banjir di Makassar.
Kepala Bidang PSDA dan Drainase Dinas PU Makassar Nurhidayat mengatakan, Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan balai terkait usulan tersebut. Mereka menginginkan ada pemeliharaan saluran air.
"Kami kemarin berkoordinasi dengan balai termasuk menyampaikan tentang permohonan untuk bersama kita lakukan pemeliharaan prasarana sumber air, sungai dan kanal," kata Nurhidayat kepada detikSulsel, Kamis (2/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyampaikan, rencananya pengerukan akan menyasar 3 sungai dan 1 kanal di Makassar. Di antaranya Sungai Sabbeng di Kecamatan Manggala, Sungai Kajenjeng di Kecamatan Manggala, Sungai Biring Je'ne di Kecamatan Biringkanaya, dan Kanal Jongaya di Kecamatan Mariso.
"Sungai Sabbeng ada hilirnya Sungai Kajenjeng kemudian Biring Je'ne. Termasuk hilirnya kanal Jongaya yang ada di wilayah Mariso. Mulai dari hilir tentunya kegiatan normalisasi itu," tuturnya.
Pengerukan sungai dan kanal itu, kata dia, untuk melancarkan aliran air ke laut. Selain itu, juga untuk mengantisipasi terjadinya banjir ketika intensitas hujan tergolong lebat.
"Mau tidak mau kita harus lakukan pemeliharaan supaya lebih lancar. Kalaupun terjadi hujan dengan intensitas tinggi, genangan yang terjadi bisa lebih cepat surut. Iya (termasuk untuk mengatasi banjir)," papar Nurhidayat.
Pihaknya berharap normalisasi sungai dan kanal ini bisa segera dilakukan bersama BBWSPJ dengan turut berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan setempat. Sebab, sungai dan kanal bukan kewenangan pemkot melainkan balai.
"Itukan sungai untuk turunkan alat beratnya balai untuk turun butuh akses dan sebagainya. Makanya kita mau pertemukan masyarakat, pihak balai, PU dan pak camat untuk mempertemukan supaya aksesnya lahan warga yang kita lalui itu bisa dilewati," ujarnya.
Dia lantas mengungkap pengerukan sungai terakhir kali dilakukan pihak BBWSPJ pada awal tahun 2022. Hanya saja ada sejumlah hambatan, sehingga pihaknya pun berharap tahun ini dapat dilakukan pengerukan sungai dan kanal dengan maksimal.
"Sebenarnya 2021 juga ada, 2022 awal juga ada balai turun di daerah (Sungai) Biring Je'ne dan Sabbeng di belakang. Cuma ada beberapa bagian dulu itu mereka ada hambatan terhadap akses itu. Makanya tahun ini diharapkan karena kami juga meminta agar dipercepat, mereka harapkan dimediasi terkait itu," pungkasnya.
Eks komisioner KPK kritik Danny soal banjir di halaman selanjutnya.
Eks Komisioner KPK Kritik Danny soal Banjir Makassar
Mantan Komisioner KPK Laode M Syarif pernah mengkritik Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto. Kritikan tersebut lantaran Danny menyebut banjir terjadi karena air laut pasang dan tingginya curah hujan.
Alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) itu justru menilai banjir Makassar disebabkan oleh hal lain. Dia menyebut ada sejumlah masalah yang lebih kompleks.
"Jangan salahkan curah hujan dan air pasang karena dari dulu sudah seperti itu," ujar Laode dalam cuitannya di Twitter, Selasa (14/2). Laode memberikan izin cuitannya dikutip dan ejaannya telah disempurnakan.
Laode kemudian menyinggung sejumlah hal terkait penyebab banjir Makassar. Salah satunya ialah terkait reklamasi.
"Saya kebetulan dulu ikut kajian waktu saya di Pusat Studi Lingkungannya Unhas ya, saya ikut salah satu tim kajian tentang Sungai Jeneberang yang mengalir ke Pantai Losari. Terus waktu itu, awal proyek reklamasi ke arah sana itu kan yang sekarang jadi perumahan itu kan, itu kajiannya tidak merekomendasikan itu karena berbahaya," kata Laode kepada detikSulsel.
"Itu sudah disampaikan jauh sebelum saya di KPK. Jadi pasti jangka panjang akan menyebabkan salah satunya banjir di Kota Makassar dan itu sudah terjadi. Itu banjirnya sebelum ada reklamasi tidak pernah separah ini sekarang," imbuhnya.
Laode mengatakan curah hujan tinggi sudah terjadi sejak lama. Dia kemudian mengumpamakan hujan di Makassar bisa mengguyur tanpa henti selama sepekan.
"Padahal orang Makassar semua tahu kalau hujan selalu tinggi kan (curah hujannya). Kepercayaan kalau hujannya mulai hari Jumat, satu minggu itu Jumat yang akan datang baru berhenti kalau kita di Makassar," kata dia.
Selain reklamasi, Laode juga menyinggung area rawa-rawa di Makassar kini telah beralih fungsi menjadi area perkantoran, pusat usaha dan perumahan. Selanjutnya, dia menilai drainase juga perlu lebih diperhatikan.
"Kalau lihat drainase dan gorong-gorong yang dibangun sama Belanda, sekarang ada nggak perubahan signifikan gorong-gorong. Yang agak besar itu yang ada di depan kantor Gubernur tetapi tidak besar (amat)," katanya.
"Kualitas gorong-gorong selokan kita di Makassar tersumbat, rusak semuanya. Tidak dirawat. Bandingkan dengan di Jakarta itu ada pasukan oranye yang dibikin Ahok yang dilanjutkan sama Pak Anies itu setiap mau menjelang hujan itu gorong-gorong selalu dibersihkan supaya cepat mengalir air," katanya.
Jawaban Danny soal kritik Laode di halaman selanjutnya.
Jawaban Danny soal Kritik Laode
Danny Pomanto pun langsung menjawab kritik Laode. Dia menilai pernyataan soal reklamasi jadi penyebab banjir itu tidak tepat.
"Kalau masalah teknis itu kita tidak boleh berdebat narasi, kita harus berperang data. Reklamasi kebetulan saya yang desain dari awal itu adalah bagian daripada mitigasi dan itu sudah bagian daripada undang-undang," ujar Danny saat dimintai konfirmasi terpisah.
Dia menegaskan reklamasi justru dibutuhkan untuk melindungi pantai dari banjir rob atau naiknya air laut. Danny mengungkapkan kenaikan air laut di Makassar bisa mencapai 114 Cm.
"Ya, itu ada namanya brown effect, kenaikan 1 Cm saja bisa berakibat 100 kali lipat di pesisir, apalagi kenaikan 114 Cm. Pada saat dia pasang tertinggi kita sampai 1,6 ditambah dengan gelombang tinggi bisa sampai 3 meter berarti sudah 4,6 (meter) itu bisa merusak, efeknya 100 kali lipat di pesisir jadi pusat kota kita tidak terlindungi itu sudah jelas," kata Danny.
"Sekarang kita lihat pesisir jawa hancur semua, itu gara-gara rob sudah masuk 60 Cm di Semarang, Pekalongan di sepanjang Pantura Jawa termasuk di Jakarta," kata dia lagi.
Dia menegaskan untuk itulah reklamasi berbasis mitigasi diperlukan untuk mempertahankan pesisir pantai di Makassar.
"Cara alaminya mangrove, secara buatan reklamasi berbasis mitigasi. Buktinya reklamasi di Dubai sukses, di Singapura sukses, reklamasi Hongkong yang begitu masif sekali," ujar Danny.
"Dan sekarang malah itu usaha yang paling murah untuk mendapatkan ruang kota. Kalau dia bilang penyebab banjir, itu sampai sekarang belum ada yang bisa buktikan hipotesis itu," sambung Danny.
