Sulut Jadi Provinsi Paling Rawan Pemilu 2024, Bawaslu Minta Waspada

Sulawesi Utara

Sulut Jadi Provinsi Paling Rawan Pemilu 2024, Bawaslu Minta Waspada

Trisno Mais - detikSulsel
Senin, 20 Feb 2023 12:48 WIB
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty.
Foto: Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty. (Trisno Mais/detikcom)
Manado -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap Sulawesi Utara (Sulut) termasuk sebagai provinsi paling rawan pelanggaran Pemilu 2024. Indeks kerawanan pemilu (IKP) Sulut paling tinggi kedua setelah DKI Jakarta.

Berdasarkan data Bawaslu, DKI Jakarta memiliki indeks kerawanan pemilu dengan skor 88,95, yang disusul Sulut 87,48. Selanjutnya Provinsi Maluku Utara 84,86, Jawa Barat 77,04 dan Kalimantan Timur 77,04.

"Ketika Sulut muncul jadi rawan tinggi bersama 4 provinsi yang lain, refleksi itu muncul dari pengalaman pemilu dari sebelumnya," ucap Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty kepada wartawan di Manado, Sulut, Senin (20/2/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lolly menilai penyebab tingginya IKP Provinsi Sulut pada pemilu 2019. Pihaknya pun berupaya agar Bawaslu setempat bisa mengantisipasi hal ini.

"Artinya sesuatu yang sudah terjadi di pemilu dan pilkada sebelumnya menjadikan Sulut rawan tinggi, tapi kita berupa supaya tidak terjadi di 2024," tambahnya.

ADVERTISEMENT

Lolly berharap, Pemilu 2024 bisa dikawal dengan baik sehingga persoalan di Pemilu 2019 lalu tidak terulang. Menurutnya IKP Provinsi Sulut yang tinggi mesti diwaspadai.

"Kita masih ingat ketika angka partisipasi pemilih rawan tinggi 100 persen, mengalahkan DKI. Kita harus waspada, tidak bisa ada warga yang menolak pilkada, di mana yang lalu ada warga yang tidak bisa memilih," ujar Lolly.

Pihaknya juga menyarankan agar semua pihak ikut melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Pencocokan data pemilih (coklit) harus dipastikan berjalan dengan baik.

"Dalam praktek ini, mari kita refleksikan, ketika hari ini tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan dan penyusunan daftar pemilih. Maka tidak sekadar data dari rumah ke rumah, nyoklit datang pasang stiker," tegasnya.

"Esensinya adalah memastikan jangan sampai ada warga yang punya hak pilih tidak bisa memilih, yang tidak punya bisa milih. Potret (Pemilu) 2019 kita tahu semua, apalagi Sulut punya beberapa pulau yang ada di perbatasan," imbuh Lolly.

Bawaslu juga merilis data IKP untuk kategori rawan sedang. Adapun wilayah yang masuk kategori ini yakni Banten (66,53) Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27) dan Nusa Tenggara Timur (56,75).

Sementara untuk IKP kategori rendah, di antaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74), Kalimantan Barat (12,69) dan Jambi (12,03).




(sar/sar)

Hide Ads