.webp)
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel membantah hanya membolehkan Pegawai non-ASN melakukan tes urine di rumah sakit (RS) milik Pemprov Sulsel. Pihaknya berdalih tes urine juga bisa dilakukan di rumah sakit yang ada di daerahnya.
"Ada juga beberapa yang langsung kemukakan sudah tes narkoba di kabupaten, kita juga tidak larang. Sudah terlanjur, kita minta okelah, silakan. Tidak mungkin kita minta tes 2 kali, ngapain juga," ujar Plt Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi kepada detikSulsel, Senin (26/12/2022).
"Kalau sudah terlanjur (tes urine), istilahnya tidak apa-apa ji. Kami juga tidak kaku-kaku amat. Buktinya yang mengeluh paling 1 (orang) doang," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Imran menegaskan, pegawai non-ASN Pemprov Sulsel diwajibkan tes urine sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini merupakan salah satu komitmen dengan Pemprov Sulsel dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) untuk memastikan pegawai Pemprov bebas narkoba.
"Jadi istilahnya kita minta supaya terpusat di rumah sakit provinsi. Seperti itu saja masalahnya, tidak ada yang lain," terangnya.
Imran beranggapan, proses tes urine berjalan lancar sesuai harapan. Meskipun terjadi antrean panjang, tetapi itu hanya terjadi di hari pertama.
"Hari pertama memang kacau, orang berdesak-desakan. Hari kedua sudah bagus, mereka sudah tahu bahwa saya datangnya siang, datangnya sore. Dan tidak tunggu lagi, sudah rapi kok," bebernya.
Selain itu, Imran juga menegaskan bahwa DPRD memaklumi kebijakan dari Pemprov Sulsel yang mewajibkan Pegawai non-ASN tes urine. Terlebih kebijakan ini juga bertujuan untuk memberdayakan RS milik Provinsi Sulsel.
"DPRD juga sudah memaklumi bahwa ini kebijakan pemerintah provinsi, kita mau berdayakan betul kita punya RS pemerintah dengan kontrol yang bagus," imbuh Imran.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah pegawai non-ASN Pemprov Sulsel mengeluhkan wajib tes urine yang biayanya ditanggung sendiri. Terlebih hanya bisa dilakukan di RS milik Pemprov Sulsel di Makassar.
"Pribadi saya pasti (merasa) memberatkan karena kita ini orang di daerah. Saya yang dari Bantaeng kasihan, jangan miki Bantaeng, orang dari Selayar (juga) turun di Makassar (untuk tes urine)," kata salah satu honorer, AF kepada detikSulsel, Minggu (25/12).
AF mengatakan dirinya dan pegawai dari daerah harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ke Makassar. Belum lagi biaya penginapan karena tes urine tidak selesai dalam satu hari.
"(Itu) pasti butuh biaya yang banyak juga (ke Makassar). Sampai di bawah (Makassar), antre ki lagi sampai malam lagi. Malah ini hari kita ambil antrean, besok baru ada hasilnya. Belum lagi, kita menginap di bawah (Makassar), karena setengah mati kalau bolak balik," keluh dia.
(ata/sar)
