Pegawai non-ASN Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) menjerit karena diwajibkan mengurus surat keterangan bebas narkoba. Mereka harus melalui tes urine khusus di rumah sakit milik Pemprov Sulsel dengan beban biaya yang mahal.
RS milik Pemprov Sulsel itu hanya berada di Kota Makassar, yakni RS Haji, RS Labuang Baji, RS Pertiwi, RS Fatimah dan RS Sayang Rakyat. Pegawai non-ASN yang berada di luar daerah, otomatis harus jauh-jauh ke tempat melakukan pemeriksaan.
"Pribadi saya pasti (merasa) memberatkan karena kita ini orang di daerah. Saya yang dari Bantaeng kasihan, jangan miki Bantaeng, orang dari Selayar (juga) turun di Makassar (untuk tes urine)," kata salah satu honorer, AF kepada detikSulsel, Minggu (25/12/2022).
AF mengatakan dirinya dan pegawai dari daerah harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ke Makassar. Belum lagi biaya penginapan karena tes urine tidak selesai dalam satu hari.
"(Itu) pasti butuh biaya yang banyak juga (ke Makassar). Sampai di bawah (Makassar), antre ki lagi sampai malam lagi. Malah ini hari kita ambil antrean, besok baru ada hasilnya. Belum lagi, kita menginap di bawah (Makassar), karena setengah mati kalau bolak balik," ujarnya.
AF lantas mengeluhkan kebijakan tersebut karena tes harus dilakukan di RS milik Pemprov Sulsel. Menurutnya, RS di daerah harusnya bisa juga ditempati untuk tes urine.
"(Hanya) 6 rumah sakit yang bisa orang ambil surat keterangan narkoba. Yang lain itu tidak boleh karena bukan rumah sakit yang dinaungi Pemprov," keluh pria yang sudah 15 tahun mengabdi sebagai honorer tersebut.
AF juga mengaku tidak tahu pasti kenapa tes urine harus dilakukan di RS milik Pemprov Sulsel. Dia menduga, kebijakan ini untuk memberikan pemasukan ke daerah.
"Ada Rp 150 ribu per orang. Lumayan itu kalau kali 10 ribu orang. Itukan pendapatan daerah ji itu yang begitu," jelasnya.
Honorer Tak Tahu Tujuan Tes Urine
Pegawai non-ASN Pemprov Sulsel, Ummu Kalsum mengatakan tidak tahu tujuan pemeriksaan tes urine dilakukan. Dia mengaku hanya mengikuti imbauan dari pimpinan tempatnya bertugas.
"Itu mi tidak jelas untuk apa data ini, kalau menurut saya," imbuh Ummu yang merupakan guru honorer di SMK Negeri 4 Sidrap.
Hal yang sama juga disampaikan, Awaluddin guru SMA 7 Jeneponto juga mengikuti tes bebas narkoba. Honorer sejak tahun 2016 ini juga mengaku hanya mengikuti arahan dari atasan.
"Istilahnya begini, kalau kita masih bawahan ki, ikuti saja arahannya yang pemangku kepentingan atau tertinggi. Selama itu tidak merugikan kita," tuturnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya...
