Kepala BKD Sulsel Imran Jausi menjelaskan bahwa 9 guru honorer itu terlambat melakukan submit berkas daftar riwayat hidup (DRH). Padahal sudah diberi waktu 15 hari untuk melengkapi berkas ke sistem.
"Meskipun disadari bahwa inikan kelalaian yang bersangkutan. Kenapa lalai? Bayangkan saja 9 orang ji dari 1.700. Yang kedua, dari 15 hari dikasih waktu masa tidak bisa submit," ucap Imran kepada detikSulsel, Jumat (21/10/2022).
Pihaknya mengaku heran jika alasan mereka gagal submit berkas karena terkendala jaringan yang tidak memadai. Dia menegaskan waktu yang diberikan cukup panjang.
"Jadi dia lalai, mereka ada mengatakan jaringannya tidak bagus ada yang bilang alasannya itu hari kedukaan, masa sih 15 hari tidak selesai?" lanjutnya.
Imran mengaku mereka terpaksa dikeluarkan dari daftar guru yang lolos PPPK tahun 2021. Pihaknya pun sudah menetapkan pengganti agar kuota PPPK Pemprov Sulsel sekitar 1.750 formasi bisa terisi.
"Bahwa BKD memang harus mengeluarkan mereka dari daftar, karena memang aturannya begitu. Kalau tidak mengisi DRH, maka dianggap mengundurkan diri. Makanya kita langsung ganti (dengan kandidat di bawahnya). Setelah diganti, mereka baru datang (mengadu). Terlambat," tuturnya.
Namun demikian, pihaknya tengah mengupayakan mencari solusi terkait nasib 9 guru honorer yang gagal jadi PPPK. Hal ini setelah DPRD Sulsel meminta Pemprov agar mengkoordinasikannya ke Pusat, terutama Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Oleh DPRD ini, dengan Disdik dan BKD diupayakan lagi. Kalaupun tidak (bisa) ya, apa boleh buat. Mungkin bisa diikuti lagi di periode berikutnya kah. Makanya kita minta petunjuk (dari BKN) bagaimana," ujar Imran.
Sebelumnya anggota Komisi E DPRD Sulsel Selle KS Dalle meminta Pemprov agar mengakomodir keluhan 9 guru honorer yang gagal jadi PPPK. Pemprov diminta bersurat ke BKN, apalagi SK pengangkatan yang lulus PPPK tahun 2021 belum terbit.
"Karena ini belum terbit SK (pengangkatan tahap II) dari BKN maka sebaiknya BKD Provinsi menyurat ke BKN meminta untuk dipertimbangkan agar yang bersangkutan masih dibuka ruang (kesempatan) untuk melengkapi datanya," ujar Selle saat dihubungi, Kamis (20/10).
Menurutnya, mereka harus diakomodir bisa tetap terangkat dengan dalih kemanusiaan. Belum lagi mereka sudah mengabdi puluhan tahun sebagai guru honorer.
"Kita pikir ini sisi kemanusiaan ya. Kalau masih ada kesempatan ini orang untuk kita perjuangkan kenapa tidak?" jelasnya.
(sar/hmw)