Respons ASS soal 8 OPD Dipimpin Plt: Akan Dilelang atau Pakai Sistem Merit

Respons ASS soal 8 OPD Dipimpin Plt: Akan Dilelang atau Pakai Sistem Merit

Xenos Zulyunico Ginting - detikSulsel
Selasa, 27 Sep 2022 21:37 WIB
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (Foto: Xenos/detikSulsel)
Makassar -

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman (ASS) angkat bicara terkait 8 OPD yang masih dipimpin pelaksana tugas (plt). ASS menuturkan untuk jabatan eselon 2 akan diisi dengan skema lelang jabatan atau sistem merit.

"Ada mekanisme prosedur lelang atau meritokrasi (kalau eselon 2). Kita tidak langsung lantik definitif seperti ini, tidak bisa," ungkap ASS usai pelantikan 98 kepala sekolah SMA/SMK di Baruga Pattingalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa (27/9/2022).

Pelantikan pejabat definitif untuk posisi kepala OPD ada proses yang harus ditempuh. Berbeda dengan pejabat eselon 3 atau 4 menurutnya bisa langsung dilakukan. Termasuk untuk pelantikan kepala sekolah (kepsek) cukup melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).


"Ya dia kan harus ada proses kan. (Eselon 2) tidak boleh kalau langsung dilantik, tidak kayak kepsek," jelasnya.

Menurutnya, skema sistem merit sudah bisa dilakukan Pemprov selain dengan sistem lelang jabatan. Menurutnya jika ada pejabat yang sudah memenuhi syarat maka bisa didorong pengisian jabatan lowong dengan sistem merit atau meritokrasi. Apalagi untuk sistem merit disebutnya sudah dibolehkan KASN diterapkan.

"Kalau saya pengennya diisi semua kemarin. Teknisnya tanyalah BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," tuturnya.

DPRD Sulsel sebelumnya mengkritik ASS lantaran masih ada 8 OPD yang masih diisi plt. Posisi yang lowong ini diminta segera diisi karena plt kewenangannya terbatas.

"Ya sudah pasti tidak normal (jalannya pemerintahan jika banyak OPD dilantik Plt). Karena Plt itu kan ada batasan kewenangannya. Di situ masalahnya, karena ada batasan kewenangan, maka masih Gubernur yang ambil keputusan," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Arfandy Idris kepada detikSulsel, Senin (26/9) malam.

Arfandy mengaku heran karena menurutnya tidak ada kendala bagi gubernur untuk segera mengisi posisi kepala OPD yang kosong dengan pejabat definitif. Mestinya pengisian jabatan lowong dipercepat karena mempengaruhi birokasi lantaran kebijakan Plt itu terbatas.

"Apa sih yang menjadi kendalanya? Kan tidak ada kendalanya, kenapa tidak diisi? Seandainya ada kendala sih bisa kita pahami. Tapi kalau tidak?" sebutnya.



Simak Video "KPK Temukan Barbuk Penting Kasus Suap Bupati Bangkalan"
[Gambas:Video 20detik]
(tau/sar)