.webp)
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman (ASS) menolak jika bantuan keuangan (bankeu) Pemprov dipangkas DPRD Rp 300 miliar di 2023. ASS menilai bantuan keuangan dibutuhkan kabupaten/kota.
"Tidak bisa. Karena kan banyak program sinergitas dengan kementerian yang harus kita laksanakan seperti dengan bandara," ucap ASS saat dikonfirmasi, Selasa (30/8/2022).
Menurutnya, bantuan keuangan ke daerah sudah menjadi komitmen Pemprov Sulsel. Bantuan ini sebagai bentuk partisipasi percepatan pembangunan di daerah dan sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana komitmen kita harus ada penyertaan untuk dari provinsi," jelasnya.
Apalagi menurutnya,bantuan keuangan yang diberikan selama ini untuk mendukung jalannya program prioritas pemerintah. Misalnya infrastruktur untuk mendorong pembangunan objek wisata di kabupaten/kota.
"Ada pembangunan untuk wisata wisata juga, sinergitas dengan kabupaten-kabupaten. Itu bukan jadi objek yang dibahas untuk persoalan karena sudah masuk dalam RKPD," tutur ASS.
Sehingga dia optimis usulan anggaran bantuan keuangan yang diusulkan akan didukung DPRD Sulsel. Sehingga dia meyakini tidak ada pemangkasan anggaran nanti.
"Tidak dipotong (bantuan keuangan), kok," tukasnya.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel diketahui akan memangkas usulan bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Sulsel ke kabupaten/kota dari Rp 517 miliar menjadi sekitar Rp 217 miliar di KUA PPAS 2023. Usulan anggaran dipangkas sekitar Rp 300 miliar karena Pemprov diminta untuk alihkan anggaran tersebut ke urusan wajibnya.
"Jadi bantuan keuangan tahun depan diproyeksikan sekitar Rp 517 miliar lebih. Sekitar Rp 300 miliar disepakati dialihkan untuk membiayai kegiatan atau urusan wajib Pemprov," ungkap Koordinator Harian Banggar DPRD Sulsel, Irwan Hamid kepada detikSulsel, Senin (29/8).
Pemprov Sulsel kata Irwan lebih baik mengutamakan urusan wajibnya ketimbang memberikan bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Masih banyak program wajib seperti pelayanan dasar yang menjadi tugas Pemprov yang harus diutamakan.
"Bantuan keuangan ke daerah-daerah kan bisa disebut hanya urusan sunah bukan wajib. Makanya kita Pemprov minta fokus dulu tuntaskan program atau urusan wajibnya," jelasnya.
(tau/sar)
