.webp)
Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) memastikan tak melanjutkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru tahap 3 tahun 2021 tidak dilanjutkan. Tersisa 1.916 formasi yang seharusnya dibuka di tahapan selanjutnya.
"Tidak ada mi seleksi (PPPK guru tahap 3). Sisa diangkat sesuai kemampuan keuangan," kata Kepala BKAD Bone Najamuddin kepada detikSulsel, Selasa (26/7/2022).
Najamuddin mengatakan pihaknya terpaksa tidak membuka seleksi PPPK tahap 3 karena faktor kemampuan keuangan yang terbatas. Saat ini Pemkab Bone hanya bisa mengalokasikan anggaran gaji PPPK sebesar Rp 35 miliar di APBD Pokok 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk membayar gaji PPPK yang lolos seleksi tahap 1 dan 2 sebanyak Rp 79 miliar untuk 1.575 PPPK guru. Dengan demikian Pemkab Bone masih harus mencari Rp 44 miliar untuk menutupi selisih gaji PPPK.
"Untuk memenuhi kekurangan ini pemerintah daerah akan melakukan pengurangan anggaran namun tidak berbentuk refocusing. Nanti kita akan gunakan acress gaji. Itu nantinya kita geser. Kini tinggal selisihnya yang akan dipenuhi sekitar Rp 44 miliar," bebernya.
Pihaknya saat ini menyiapkan estimasi kebutuhan gaji PPPK yang lolos formasi tahun 2021. Termasuk alokasi gaji pegawai yang akan diangkat di tahun 2023 mendatang.
"Saat ini kita sementara rapat. Setelah nanti perubahan APBD baru bisa kita lihat estimasi anggarannya," ujarnya.
Sementara Kadisdik Bone Andi Fajaruddin mengatakan formasi PPPK guru tahun 2021 yang disetujui sebanyak 3.491 yang sebelumnya akan diterima dalam tiga tahap. Untuk tahap 1 dan tahap 2 sudah dilaksanakan dengan menerima sebanyak 1.575 orang sehingga hanya tersisa 1.916 formasi.
"Diharapkan sisanya dapat dipenuhi. Kita di Bone kekurangan guru. Tenaga honorer itu lebih 4.000 jumlahnya, dan itu cerminan kekurangan guru yang berstatus ASN," ungkap Fajaruddin.
Data Disdik Bone bahwa kekurangan guru tataran SD sebanyak 3.201. Guru kelas kekurangan 2.152, guru olahraga kurang 487, guru agama kurang 478, dan kepala sekolah SD kurang 84.
Sedangkan untuk SMP yang ada 1.113 untuk ASN, 710 non ASN. Dengan begitu total Kekurangan guru masih butuh 1.146.
"Intinya kita berharap bisa dipenuhi. Namun, itu semua kembali lagi ke kemampuan keuangan daerah," jelasnya.
(sar/hmw)
