.webp)
Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), akan menindaklanjuti aksi tenaga honorer teknis yang protes tidak kebagian formasi di seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024. Pihaknya juga akan berkonsultasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait permintaan honorer agar formasi tenaga teknis dibuka.
"Itu belum ada kepastian (formasinya), tenaga teknis yang lain baru kita mau konsultasikan. Kuota formasi yang ada akan dikonsultasikan dulu di KemenPAN-RB kemudian dikaji lagi kembali, termasuk aspek keuangannya diperhatikan kembali," kata Pj Sekda Bone Andi Fajaruddin kepada detikSulsel, Senin (21/10/2024).
Andi Fajaruddin enggan berspekulasi terkait hasil konsultasi Pemkab Bone ke pemerintah pusat. Dia belum memastikan apakah akan ada peluang formasi tambahan ke depannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biar kami konsultasikan kembali. Dalam waktu dekat ini akan kita konsultasikan," sambung Fajaruddin.
Dia mengaku, Pemkab Bone hanya membuka 10 formasi dalam seleksi PPPK 2024. Rinciannya, 50 formasi tenaga damkar dan 50 lainnya khusus formasi tenaga kesehatan (nakes).
"Iya, itu dua saja formasi (Damkar dan Nakes) yang dibuka. Kebijakan yang lalu," ujar Fajaruddin.
Fajaruddin tidak menjelaskan lebih jauh alasan Pemkab Bone tidak membuka formasi teknis. Dia berdalih hal itu sudah menjadi kebijakan yang diambil sejak akhir tahun 2023.
"Memang, sudah lama diusulkan daerah. Sekitar akhir tahun lalu," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bone Khairul Amran mengatakan untuk penambahan kuota baru akan dikonsultasikan, karena yang melaksanakan seleksi adalah KemenPAN-RB. Pemkab Bone hanya panitia seleksi daerah (Panselda).
"Panselda tidak bisa menentukan bisa menambah, harus dikonsultasikan di Panselnas. Makanya ini kita harus mengusul, dan kita harus konsultasi KemenPAN-RB," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, DPRD Kabupaten Bone mengungkap alasan Pemkab Bone tidak membuka formasi tenaga teknis untuk PPPK. Pemkab Bone tidak memiliki anggaran dan hanya mengusulkan formasi untuk Damkar dan Nakes.
"Tidak buka formasi karena tidak ada anggaran. Formasi yang dibuka hanya Damkar dan Nakes," ujar Anggota DPRD Bone Andi Muh Idris Rahman saat dihubungi, Senin (21/10).
(sar/asm)
