TPP ASN Pemprov Sulsel di 3 OPD Belum Dibayar, BKD Janji Akhir Juni Rampung

Fathul Khair - detikSulsel
Minggu, 26 Jun 2022 20:57 WIB
ILUSTRASI/ Kantor Gubernur Sulsel
Foto: Pemprov Sulsel janji menuntaskan pencairan TPP bulan April pada akhir bulan ini. (Noval Dhwinuari Antony-detikcom)
Makassar -

Pemprov Sulsel belum membayarkan tambahan penghasilan (TPP) ASN bulan April di tiga OPD. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel menjanjikan tunggakan TPP akan rampung dicairkan akhir Juni.

"Sisa 3 OPD yang belum dibayarkan TPP bulan April-nya. Target akhir Juni selesai semua," tutur Kepala BKD Sulsel Imran Jausi kepada detikSulsel, Minggu (26/6/2022).

Ada pun ketiga OPD lingkup Pemprov Sulsel yang belum cair TPP-nya pada bulan April, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan Perikanan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.


Dia menjelaskan, OPD yang belum tuntas pencairan TPP-nya dikarenakan masih ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Utamanya masih perlu upload capaian kinerja di sistem yang saat ini masih berproses.

"OPD tersebut masih ada beberapa ASN-nya di daerah, UPT. Ada yang masih proses upload capaian kinerjanya, dan ada beberapa yang proses penyelesaian asetnya juga," tambahnya.

Namun Imran memastikan, jika persyaratan itu sudah selesai, TPP seluruh ASN Pemprov Sulsel bakal segera dibayarkan. Dia menargetkan akhir bulan ini sudah tuntas dicairkan.

"Insyaallah target kami akhir Juni ini semua TPP April sudah terbayarkan," tegas Imran.

Bahkan dia menyebut sudah ada 10 OPD lingkup Pemprov Sulsel yang sudah menerima TPP untuk bulan Mei. Targetnya, akhir Juni ini pun TPP untuk bulan Mei juga selesai dicairkan.

"Untuk bulan TPP bulan Mei sudah 10 OPD yang terbayarkan. Kita target juga akhir bulan Juni sudah terbayarkan semua," pungkas Imran.

Sebelumnya Imran menuturkan keterlambatan pencairan TPP karena ada penyesuaian dengan sistem baru. Ada penyesuaian aplikasi e-kinerja dalam penilaian sikap perilaku. Selain itu pelaporan juga dilakukan secara berkala.

"Harus dilaporkan kinerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Laporan kinerja secara elektronik atau E-Lapkin," pungkasnya.

Sementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) merespons terkait terhambatnya pembayaran TPP ini. Dia berdalih pencairannya sempat terkendala karena pemberlakuan sistem baru.

"Yang menghambat (TPP) justu memang sistemnya masih baru," ungkap Andi Sudirman kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/6).

Dia juga membantah pencairan TPP dikarenakan terhalangi syarat vaksinasi. Kebijakan yang sebelumnya membuat DPRD Sulsel menggulirkan wacana hak interpelasi kepada Gubernur Sulsel ASS.

"Saya no comment untuk itu (wacana interpelasi). Saya kira sudah dijawab oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Sudah banyak kan (cair TPP-nya)," pungkasnya.



Simak Video "Suasana Panas saat Rujab Nurdin Abdullah Dibongkar Paksa"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/nvl)