.webp)
Wacana interpelasi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman (ASS) mencuat imbas vaksin menjadi syarat pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN. Namun Andi Sudirman menegaskan vaksin tidak menghambat pencairan TPP.
"Yang menghambat (TPP) justu memang sistemnya masih baru. (Vaksin) tidak pernah juga menghalangi (pencairan TPP)," ungkap Andi Sudirman kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/6/2022).
Andi Sudirman menegaskan vaksin tidak menjadi kewajiban. Selain itu, pencairan TPP juga saat ini sudah berproses. OPD yang cair TPP-nya juga disebut Andi Sudirman makin banyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya no comment untuk itu (wacana interpelasi). Saya kira sudah dijawab oleh BKD (Badan Kepegawaian Darah). Sudah banyak kan (cair TPP-nya)," tukasnya.
Kepala BKD Sulsel Imran Jausi sebelumnya menuturkan keterlambatan pencairan TPP karena ada penyesuaian dengan sistem baru. Ada penyesuaian aplikasi e-kinerja dalam penilaian sikap perilaku. Selain itu pelaporan juga dilakukan secara berkala.
"Harus dilaporkan kinerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Laporan kinerja secara elektronik atau E-Lapkin," bebernya.
Sehingga menurut Imran, vaksin menjadi syarat pencairan TPP tidak menjadi masalah. Aturan vaksin wajib untuk keluarga tetap ada pengecualian. Sudah banyak OPD yang sudah cair TPP-nya jadi indikasi bahwa vaksin tidak hambat TPP.
"Ini karena mereka (ASN) tidak paham. Kalau (keluarga) tidak dimungkinkan untuk divaksin, kan bisa bikin surat keterangan tidak bisa divaksin," pungkasnya.
Untuk diketahui, wacana interpelasi kepada Gubernur Sulsel ASS ini mencuat setelah sejumlah ASN resah TPP lambat gegara aturan vaksin yang juga menyasar keluarga ASN. DPRD meminta aturan ini direvisi sehingga jika tidak ditinjau ulang, DPRD mengancam ajukan interpelasi.
"Jangan sampai anggota DPRD menggunakan dia punya hak (gegara aturan TPP ASN). Bisa hak interpelasi kan," ungkap Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle kepada detikSulsel, Kamis (16/6).
Selle mengungkap aturan wajib vaksin ini tak dipersoalkan jika hanya menyasar ASN. Namun masalahnya berbeda jika keluarga juga wajib vaksin. Banyak ASN mengeluhkan aturan wajib vaksin keluarga ASN untuk mencairkan TPP. Sejumlah ASN menyampaikan tidak mampu memenuhi syarat untuk mendapatkan TPP tersebut.
"Pak gub (ASS) mesti memahami ini keluarga ASN (wajib vaksin). Dan kalau sudah lembaga (DPRD Sulsel) yang bersikap, mestinya pak gubernur memperhatikan," tuturnya.
(tau/asm)
