.webp)
DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyurati Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS) untuk merevisi syarat pencairan TPP yang ikut mewajibkan keluarga ASN untuk vaksin. DPRD mengancam akan mengajukan interpelasi jika tidak digubris.
"Kami sudah menyurat atas nama lembaga DPRD yang diteken Ketua DPRD (Andi Ina). DPRD meminta kepada gubernur untuk merevisi instruksi wajib vaksin untuk keluarga ASN. Cukup menjadi imbauan vaksin untuk keluarga ASN," ungkap Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle kepada detikSulsel, Kamis (16/6/2022).
Menurutnya, banyak OPD yang tidak membayarkan TPP karena kendala utama masih banyak yang tidak bisa memenuhi persyaratan keluarga wajib vaksin. Sehingga pihaknya meminta aturan direvisi dan mengancam menggulirkan interpelasi jika tidak diperhatikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai anggota DPR (DPRD Sulsel) mempergunakan dia punya hak. Bisa hak interpelasi kan. Pak gub (ASS) mesti memahami ini keluarga ASN. Dan kalau sudah lembaga (DPRD Sulsel) yang bersikap, mestinya pak gubernur memperhatikan," tukasnya.
Selle menuturkan instruksi wajib vaksin yang juga menyasar keluarga ASN tentu merugikan ASN. Terbukti, pihaknya banyak menerima laporan ASN tidak dapat mencairkan TPP karena instruksi tersebut.
"Kalau ASN bolehlah instruksi tetapi keluarganya tidak perlu. Pak Gubernur mesti memperhatikan itu karena itu suara dari bawah yang diteruskan ke DPRD," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, pencairan TPP bulan April dikeluhkan PNS Pemprov tertahan gegara aturan vaksin. Ini lantaran aturan wajib vaksin yang juga diberlakukan untuk keluarga PNS.
"Ini mi ku bingung. Kenapa keluarga juga (wajib vaksin). Kenapa kita (PNS) yang dikorbankan. Nah, ini TPP kan hak ta memang," ungkap PNS Pemprov Sulsel inisial AN kepada detikSulsel, Rabu (16/5/2022).
AN mengaku tak mempermasalahkan bila PNS kemudian yang diwajibkan untuk vaksin booster. Hanya saja ternyata syaratnya juga menyasar ke keluarga inti PNS. Sehingga ini menyebabkan TPP tertahan karena harus menunggu anggota keluarga ikut vaksin.
"Sudah itu kudengar disuruh-ki vaksin, pergi ka langsung. Ku kira pegawai ji toh, saya ji. Ternyata keluarga juga (wajib vaksin). Kaget karena ada syarat vaksin. Kenapa di sini-ji yang begitu (berlaku)," jelasnya.
(tau/nvl)
