.webp)
ASN Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluhkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bulan April belum diterima. Penyebabnya syarat pencairan TPP juga mewajibkan keluarga PNS untuk vaksin.
"Ku kira pegawai ji (hanya ASN) toh (yang wajb vaksin), saya ji (cuma saya). Ternyata keluarga juga (wajib vaksin)," ungkap ASN Pemprov Sulsel inisial AN kepada detikSulsel, Rabu (15/6/2022).
AN mengaku kebijakan ini membuat pencairan menjadi rumit lantaran harus juga melaporkan status vaksinasi keluarga. Padahal tidak semua keluarga sudah melakukan vaksin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kaget karena ada syarat vaksin. Kenapa di sini ji yang begitu (ada aturan wajib vaksin)," jelasnya.
Menurutnya, mewajibkan ASN untuk vaksin termasuk booster disebutnya tak ada persoalan karena Pemprov mungkin ingin menjadikan ASN sebagai contoh. Namun dengan mewajibkan juga keluarga inti ASN untuk vaksin dinilai tak ada korelasinya.
"Kenapa kita (ASN) yang dikorbankan. Nah, ini TPP kan hak ta memang," jelasnya.
AN menambahkan, pembayaran TPP sampai saat ini belum juga masuk rekeningnya. Padahal beberapa OPD sudah menerima untuk bulan April sehingga pihaknya berharap Pemprov bisa mempercepat pencairan TPP tanpa syarat khusus.
"Sebenarnya nilai ndak dipersoalkan, kenapa tidak semua (OPD) langsung saja dicairkan. Kenapa harus bertahap seperti ini," tukasnya.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi menuturkan memang baru 10 OPD yang cair TPP-nya. Imran menilai 10 OPD yang sudah cair TPP-nya ini mengindikasikan pegawai dan keluarga sudah melakukan vaksinasi lengkap.
"Kalau dibayar mi TPP nya artinya terkait dengan vaksinnya sudah selesai," tuturnya.
Namun Imran menjamin pencairan TPP terus berproses. Pencairan tentu ada proses dan tahapannya yang butuh waktu.
"Teman-teman tentu diharapkanlah supaya bisa vaksinasi karena di OPD lain juga sudah bisa capai 100% (vaksin)," tukasnya.
(tau/hmw)
