.webp)
Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Selle KS Dalle mengkritik Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS) yang belum juga melantik 8 pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) hasil lelang jabatan, sehingga muncul peringatan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selle menial Andi Sudirman memimpin Sulsel tanpa agenda pemerintahan yang jelas, dan hanya fokus pada acara-acara seremonial.
"Tidak ada agenda pemerintahan yang jelas, dia (Gubernur ASS) hanya sibuk menghadiri acara-acara seremonial, melupakan tanggung jawab utama untuk menormalkan pemerintahan," kata Selle saat dikonfirmasi detikSulsel, Selasa (24/5/2022).
Dia menuturkan, kekosongan pimpinan OPD strategis mengganggu jalannya pemerintahan. Program kegiatan bakal terhambat karena OPD tidak dipimpin oleh oleh pejabat definitif. Sementara pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk saat ini memiliki kewenangan yang terbatas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lalu bagaimana kita mau mendorong seluruh program-program pemerintahan berjalan sebagaimana rencana awal kalau pejabatnya bukan pejabat definitif? Kan tidak mungkin," tutur dia.
Selle menekankan, Andi Sudirman seharusnya sadar masa jabatannya sebagai Gubernur Sulsel terbatas. Maka kebijakan mengambil keputusan yang cepat harus dilakukan untuk menjalankan agenda pemerintahan, agar pelayanan terhadap publik bisa dimaksimalkan.
"Apa lagi yang membuat tidak ditetapkan sekarang? Di Gubernur sudah ada hasil lelang, tinggal diteken, gunakan kewenangan yang dimiliki untuk berbuat sebaik-baiknya bagi daerah dan rakyat," tegas Selle.
Dia menambahkan, kekosongan jabatan strategis yang dibiarkan berlarut-larut akan berefek buruk pada tidak terealisasinya sejumlah janji program strategis Gubernur Sulsel.
"Tahun depan itu sudah akhir masa jabatan, laporan pertanggungjawabannya itu sudah AMJ (akhir masa jabatan). Itu sudah menjadi kesimpulan kita dalam menilai keberhasilannya untuk satu periode pemerintahan," tandasnya.
Selle pun menyayangkan sikap Andi Sudirman Sulaiman. Padahal pihaknya sudah mengingatkan agar menormalkan jalannya birokrasi Pemprov Sulsel menjadi agenda prioritas sejak ASS masih berstatus Plt Gubernur Sulsel.
"Tetapi ini sudah memasuki bulan ketiga sebagai gubernur definitif, belum ada apa-apa," jelas Selle.
Alasan Gubernur ASS Belum Lantik 8 Pejabat Hasil Lelang
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) beralasan masih mengevaluasi kinerja para pejabat yang sebelumnya lolos dalam hasil lelang untuk mengisi jabatan strategis di 8 OPD yang kini masih kosong. Kinerja mereka sementara diuji sebelum dilantik.
"Iya, sebentar lagi kita kan sudah coba-coba berapa orang melihat kemampuan kerja mereka," sebut Andi Sudirman saat dikonfirmasi detikSulsel, Selasa (24/5).
Dia pun masih merahasiakan pilihan pejabat yang berkompeten mengisi 8 jabatan pimpinan OPD lowong. Agenda pelantikan pun belum dipastikan pelaksanaannya.
"Iya, sebentar lagi (dilantik). Kita kan sudah coba-coba berapa orang melihat kemampuan kerja mereka," pungkasnya.
KASN Tegur Gubernur ASS Belum Jalankan Rekomendasi
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) pun mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lantaran belum menjalankan rekomendasi KASN secara penuh. Tersisa 8 pejabat hasil lelang yang belum dilantik hingga kini.
"Sudah ada (surat teguran dari KASN), karena memang SOP dari KASN untuk mengingatkan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan," beber Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Imran Jausi saat dihubungi, Selasa (24/5/2022).
Imran menambahkan, KASN memperingatkan Pemprov Sulsel segera mengisi 8 OPD lowong yang tersisa. Pasalnya dari 16 jabatan yang dilelang, baru 6 di antaranya yang terisi pejabat definitif pascadilantik.
"Biasanya KASN cuma mengeluarkan surat untuk mengingatkan rekomendasi yang dikeluarkan masih tersisa 8 jabatan," ucap dia.
14 Jabatan Dilelang Sisa 8 OPD Belum Dilantik Gubernur ASS
Pemprov Sulsel sebelumnya melelang 14 jabatan lowong yang berproses sejak Desember 2021, namun baru 6 pejabat hasil lelang yang dilantik pada Rabu 16 Maret 2021. Mereka di antaranya, Kepala Dinas PUTR Sulsel Astina Abbas, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Setiawan Aswad, Kepala Biro Hukum Setda Sulsel Marwan Mansyur.
Selain itu Kepala Biro Umum Setda Sulsel Eka Prasetya, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sulsel Winarno Eka Putra dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sulsel Iqbal Najamuddin.
Sementara untuk 8 jabatan lowong hasil lelang yang belum diisi pejabat definitif, yakni Inspektur Daerah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Selanjutnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta jabatan Direktur RS Umum Haji.
(sar/tau)
