.webp)
Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target vaksinasi COVID-19. Salah satunya menjadikan vaksin sebagai syarat untuk pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN hingga pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).
"Pak Gubernur akan membuat sistem untuk mempercepat ini (target vaksinasi). Soal ASN, (kebijakannya) tidak terima TPP April nanti kalau belum booster," ungkap Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel Bachtiar Baso kepada detikSulsel, Selasa (17/5/2022).
Bachtiar menuturkan realisasi vaksinasi masih jauh dari target sehingga perlu ada strategi khusus untuk mengejarnya. Pihaknya ingin Sulsel menjadi provinsi dengan cakupan vaksinasi tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Disepakati perlu ada percepatan vaksinasi. Apalagi untuk dosis 1 kita targetkan 95%. Kemudian dosis 2 kita target 90% dan booster ditarget 50%," jelasnya.
Dia menambahkan regulasi wajib vaksin untuk calon siswa ini rencana diterapkan untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sulsel SMA/SMK. Bahkan penerapannya juga memantau status vaksinasi keluarga calon siswa.
"Vaksinasi jadi syarat untuk PPDB SMA/SMK. Namun kita ingin ini tidak hanya SMA/SMK saja sehingga akan mengusulkan di semua sekolah (SD dan SMP juga)," katanya.
Sesuai data Satgas COVID-19 Sulsel yang diterima detikSulsel, Sabtu (21/5/2022), vaksinasi dosis 1 sudah menyasar 6.252.711 orang atau 88,59%, capaian dosis 2 sebanyak 4.587.674 orang atau 65%. Sementara booster atau dosis 3 ada 586.571 orang atau 8,31%.
Untuk sasaran SDM kesehatan, dosis 1 sudah 125,75%, vaksinasi dua 122,88% dan vaksinasi tiga 87,32%. Petugas publik untuk vaksinasi 1 cakupannya 86,17%, dosis dua 78,36%, vaksinasi tiga 19,42%.
Sasaran lansia untuk vaksinasi 1 sudah mencapai 73,42%, vaksinasi dua 46,60%, dan vaksinasi tiga 5,71%. Masyarakat umum/rentan untuk vaksinasi 1 mencapai 79,22%, vaksinasi dua 56,48%, vaksinasi tiga 7,53%.
Remaja cakupan dosis 1 sebesar 89,19%, dosis dua 69,58%. Anak untuk dosis 1 sudah mencapai 57,46%, dosis dua 38,16%.
ASN Wajib Vaksin Booster untuk Terima TPP
Kadinkes Sulsel, Bachtiar Baso menuturkan vaksinasi booster ASN di lingkup Pemprov Sulsel masih cukup rendah. Sesuai data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, ada total 22.342 ASN di Pemprov Sulsel namun datanya hanya 49% yang sudah melaksanakan booster.
"Masih ada 51% perlu perhatian. Pak Gubernur sudah perintahkan kalau tidak booster, tidak terima TPP. Ini berlaku di semua OPD. Berarti teman-teman harus segera cari jalan untuk booster," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan untuk menggenjot vaksinasi perlu dilakukan upaya khusus. Salah satu yang akan dilakukan misalnya dengan mengatur zona-zona wajib booster.
"(Soal menahan TPP ASN belum booster) itu akan dirumuskan. Kebijakan dirumuskan dahulu. Kita perintahkan bagaimana caranya mempercepat booster," jelasnya.
Kebijakan ini menurut Andi Sudirman akan dirumuskan tim teknis. Pihaknya menargetkan booster bisa dipercepat. Termasuk target realistis untuk capaian booster nanti akan dirumuskan tim teknis.
"Semua daerah akan kita sasar. Kita tentu realistis juga kemampuan kita," katanya.
Daftar PPDB, Calon Siswa dan Keluarga Wajib Vaksinasi
Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menerapkan regulasi mewajibkan calon siswa SMA/SMK menjalani vaksin tahap 2 dan keluarganya sebagai syarat ikut PPDB. Kebijakan Disdik ini untuk ikut menggenjot cakupan vaksinasi.
"Iya (diwajibkan), pendaftar (PPDB) wajib sudah vaksin 2. Keluarga itu kita identifikasi mana yang belum vaksin 1, 2 dan booster. Terus disarankan supaya peserta didik itu juga melakukan edukasi kepada keluarganya jadi mereka juga penuhi kewajiban vaksin," ungkap Kepala Disdik Sulsel Setiawan Aswad kepada detikSulsel, Sabtu (21/5).
Pihaknya optimis kebijakan ini bisa memacu capaian vaksinasi di Sulsel. Pasalnya, Setiawan menyebut tidak sulit untuk meminta para siswa SMA melengkapi vaksinasinya. Sebab saat ini pada vaksinasi dosis 1 siswa SMA di Sulsel mendekati 90%.
"Sekolah-sekolah itu berkontribusi cukup besar dalam pencapaian vaksin di Sulsel. Sebanyak 90% siswa (SMA) sudah lakukan vaksinasi," jelasnya.
Nantinya untuk mengecek status vaksinasi pendaftar dan keluarganya akan diverifikasi saat registrasi awal peserta diwajibkan mengunggah kartu keluarga. Pihaknya akan mengecek satu persatu status vaksinasi anggota keluarga sesuai kartu keluarga yang diunggah.
"PPDB kan ada namanya registrasi awal. Di sini, kami mencoba mengumpulkan data calon peserta didik yang bersangkutan apakah sudah divaksin atau belum termasuk keluarganya. Karena kita harap ketika misalnya dia (peserta PPDB) masuk (lulus PPDB) dan belum divaksin maka kita bisa lakukan program percepatan vaksin," jelasnya.
(tau/hmw)
