.webp)
Proyek kereta api Makassar-Parepare yang merupakan bagian dari rencana kereta api Trans Sulawesi ditargetkan beroperasi tahun ini. Rutenya yang akan melintasi Kota Makassar diusulkan memakai konstruksi rel melayang.
"Ada permintaan dari pak Wali Kota Makassar agar konstruksi relnya dibuat melayang. Rencana pak Wali akan menemui langsung Pak Menhub soal usulan ini," ungkap Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel Andi Amanna Gappa kepada detikSulsel, Kamis (7/4/2022).
Kelanjutan proyek kereta api untuk segmen Maros ke Makassar saat ini memasuki proses perencanaan. Penetapan lokasi untuk rute rel ke Stasiun Parangloe di Makassar sudah mulai berjalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kita mulai untuk kelanjutan proyek dari Stasiun Mandai (Maros) ke Stasiun Parangloe di Makassar. Ini panjang relnya sekitar 6 kilometer," jelasnya.
Sementara untuk pengerjaan di segmen utama dari Barru ke Maros terus dipacu. Konstruksi relnya sudah mencapai sekitar 89%. Proyek ini sedikit terhambat karena lambannya proses pembebasan lahan.
"Targetnya tahun ini sudah bisa beroperasi. Kita harapan di Oktober sebelum tanggal 22," bebernya.
Kereta Api Makassar-Parepare Bagian dari Rencana Induk Kereta Api Trans Sulawesi
Proyek kereta api Trans Sulawesi mulai dikaji sejak 2001. Sesuai rencana induk (masterplan). Trans Sulawesi akan menghubungkan kota-kota besar di Sulawesi seperti Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado.
Proyek ini terbagi dalam beberapa jalur, antara lain Makassar-Pare-pare (145km), Parepare-Mamuju (225km), Makassar-Bulukumba-Watampone (259km), Bitung-Gorontalo-Isimu (340km), Manado-Bitung (48km). Megaproyek ini dibagi menjadi tiga kategori.
Untuk prioritas tinggi rute Manado-Bitung dan Makassar-Parepare. Prioritas berikutnya atau prioritas sedang yaitu rute Gorontalo-Bitung, Palu-Poso, Makassar-Takalar-Bulukumba, dan Kendari-Kolaka. Prioritas terakhir Parepare-Mamuju, Bulukumba-Bajoe, dan Parepare-Bajoe.
Studi kelayakan dibuat pada 2004 kemudian 2012 dibuat studi trase dan kajian detail engineering design (DED). Selanjutnya 2013 dilakukan review masterplan dan 2014 terbit SK Menteri.
Groundbreaking Kereta Api Makassar-Parepare Dilakukan di Akhir Pemerintahan SBY
Pembangunan kereta api di Sulawesi akhirnya terwujud di akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk tahap awal, proyek kereta api Trans Sulawesi akan menghubungkan Makassar-Parepare.
Dua menteri hadir saat peresmian proyek ini dimulai pada Agustus 2014. Ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan jadi saksi dimulainya proyek ini.
Dikutip dari detikfinance, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hermanto Dwiatmoko mengatakan, dimulainya pembangunan ini bertepatan dengan peringatan 150 tahun hari perkeretaapian.
"Ini merupakan sejarah baru, ini pertama kali yang dilakukan di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Pembangunan ini bertepatan 150 tahun perkeretaapian di Indonesia" kata Hermanto saat groundbreaking Kereta Trans Sulawesi, di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Selasa, 12 Agustus 2014 silam.
Saat itu Hermanto memastikan proyek Kereta Api Makassar-Parepare ini akan langsung dikebut, terutama untuk konstruksi rel kereta api.
"Biaya Rp 9,6 triliun dan kita bisa selesaikan dalam 3-4 tahun asal pembebasan lahannya lancar," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Syahrul Yasin Limpo menyebut proyek Kereta Api Makassar-Parepare bukanlah sebuah proyek melainkan peradaban baru untuk kawasan Indonesia Timur.
"Ini merupakan peradaban baru," katanya.
Proyek Kereta Api Makassar-Parepare Sepanjang 145 Km
Proyek awal Kereta Api Makassar-Parepare ini akan dibangun sepanjang 145 kilometer. Rutenya akan menghubungkan Kota Makassar dan Kota Parepare dengan melintasi Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru.
Sebagai prioritas pertama pembangunan KA Trans Sulawesi, jalur kereta api Makassar-Parepare pada awalnya dibangun jalur tunggal, tetapi lahan yang disiapkan dapat dibangun jalur ganda. Jalur ini direncanakan punya 23 stasiun pemberhentian.
Pada tahun 2015, pengadaan lahan dimulai oleh Pemprov Sulsel dengan sumber dana APBD senilai Rp 84 miliar. Kemudian dimulai pembangunan konstruksi jalur kereta api sepanjang 16,1 kilometer dengan sumber dana APBN senilai Rp 855 miliar.
Proyek ini dibagi menjadi 5 segmen pengerjaan. Segmen A sepanjang 23 kilometer dari Stasiun Soreang Kota Parepare ke Stasiun Palanro Kabupaten Barru.
Kemudian segmen B dengan panjang 26,1 kilometer dimulai dari Stasiun Palanro ke Stasiun Takkalasi. Rute ini masih di Kabupaten Barru.
Untuk pengerjaan segmen C proyek Kereta Api Makassar-Parepare juga masih di Kabupaten Barru sepanjang 16,1 kilometer. Segmen ini menghubungkan Stasiun Takkalasi, Stasiun Barru dan Stasiun Tanete Rilau.
Selanjutnya segmen D sepanjang 67,1 kilometer dari arah Kabupaten Barru melintasi Kabupaten Pangkep hingga ke arah Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros. Selanjutnya segmen terakhir atau segmen E dari Maros ke arah Kota Makassar yang direncanakan 13,6 kilometer.
8 Tahun Proyek Kereta Api Makassar-Parepare Terhambat Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan membuat proyek kereta api Makassar-Parepare sangat lamban. Imbasnya, target untuk beroperasi berulang kali molor.
Di era Gubernur Syahrul Yasin Limpo, proyek Kereta Api Makassar-Parepare tak juga rampung hingga akhir masa jabatannya. Syahrul hanya sempat melakukan uji coba gerbong pada Jumat 10 November 2017. Uji coba dilakukan di rel sepanjang 7 kilometer.
Pembebasan lahan untuk proyek Kereta Api Makassar-Parepare di Barru, Pangkep hingga Maros menjadi kendala. Warga menolak melepas lahannya karena menilai harga yang diberikan pemerintah terlalu rendah.
Saat Pemprov Sulsel dipimpin Gubernur Nurdin Abdullah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi datang khusus memimpin rapat percepatan penyelesaian proyek Kereta Api Makassar-Parepare di Rujab Gubernur, Jumat 28 Februari 2020.
"Jadi tahap awal kita akan tuntaskan tahun ini rute Pelabuhan Garongkong (Kabupaten Barru)- Pabrik Tonasa (Kabupaten Pangkep). Panjangnya sekitar 30 kilometer yang akan dipacu. Harus selesai tahun ini," ungkap Budi Karya saat itu.
Namun gegara kendala pembebasan lahan, target Kereta Api Makassar-Parepare bisa beroperasi pada 2020 juga tidak terlaksana.
Kemudian pada 15 Juni 2021, Nurdin Abdullah memimpin rapat percepatan pembebasan lahan proyek Kereta Api Makassar-Parepare. Rapat digelar khusus di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Saat itu lahan yang ditargetkan tuntas dalam dua bulan berikutnya juga tidak terealisasi.
Pembebasan lahan kereta api baru rampung di awal tahun 2022 ini. Persoalan lahan baru bisa teratasi setelah terhambat selama 8 tahun.
"Selama ini yang menjadi persoalan menahun pada proyek kereta api Sulsel adalah pembebasan lahannya," ungkap Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Fauzi dalam keterangan yang diterima, Jumat (18/2/2022).
Legislator Dapil Sulsel III ini menuturkan pembebasan lahan Kereta Api Makassar-Parepare memang cukup pelik. Butuh kordinasi dan sinergi kuat mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait.
"Kami apresiasi kepada Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel atas selesainya pembebasan lahan kereta api ini. Juga pihak pemda," bebernya.
Rute Kereta Api Makassar-Parepare di wilayah Barru hingga Maros Rampung 89%
Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel mengestimasi proyek kereta api Makassar-Parepare dengan rute Barru-Maros bisa rampung Oktober tahun ini. Progres konstruksi sudah rampung 89%, apalagi tak ada lagi kendala pembebasan lahan.
"Oktober ini kita target rampung semua. Saat ini sudah rampung sekitar 89%," ungkap Kepala BPKA Sulsel, Andi Amanna Gappa kepada detikSulsel, Selasa (22/3/2022).
Dia menyebutkan untuk segmentasi Barru-Maros masih ada spot-spot pekerjaan tanah yang belum selesai. Kalau cuaca membaik pekerjaan tanahnya bisa tuntas dalam waktu dekat.
"Kalau kendala pembebasan lahan tidak ada lagi. Makanya ini fokus pengerjaan konstruksi relnya," bebernya.
Sesuai data BPKA Sulsel per 15 Februari, untuk lokasi proyek Kereta Api Makassar-Parepare di Kabupaten Barru, di segmen B sepanjang 26,1 kilometer dari Stasiun Palanro ke Stasiun Takkalasi sudah rampung 100%.
Kemudian untuk segmen C dengan panjang rel 16,1 kilometer dari Stasiun Takkalasi ke Stasiun Tanate Rilau sudah tuntas. Akses masuk ke Pelabuhan Garongkong sepanjang 4,7 kilometer konstruksinya sudah 85,59%.
Selanjutnya segmen D sepanjang 67,1 kilometer dari arah Stasiun Tanate Rilau Barru melewati Pangkep ke Stasiun Mandai Maros sudah hampir tuntas. Pekerjaan konstruksi di Pangkep 95,49% sementara di Maros sudah mencapai 86,64% konstruksinya.
Konstruksi Rel Kereta Api di Makassar Diminta Melayang
Saat rencana pengerjaan Kereta Api Makassar-Parepare mulai dilakukan di Kota Makassar, Wali Kota Danny Pomanto mengusulkan agar konstruksi relnya dibuat melayang. Danny akan membujuk Menhub Budi Karya untuk merealisasikannya.
"Pak Wali (Danny) sudah menyampaikan bahwa beliau akan berkomunikasi langsung dengan Pak Menteri (Budi Karya Sumadi) dan menyampaikan konsep kenapa perlunya dilakukan elevated (melayang)," ungkap Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, Andi Amanna Gappa usai rapat koordinasi dengan pihak Pemprov dan Pemkot di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (7/4/2022).
Andi menambahkan alasan Danny untuk ngotot konstruksi kereta api mesti melayang lantaran sudah ada Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Makassar. Jika konstruksi rel tetap di darat (at grade) akan melanggar Perda tersebut. Ada kekhawatiran rute di darat akan menyulitkan pembangunan di Kota Makassar.
"Tadi sempat mengemuka terkait kebutuhan anggarannya (bila elevated). Jadi skemanya bisa jadi dipihakketigakan. Juga ada keinginan dari pak Wali Kota berbicara dengan Menteri untuk diberikan prioritas terkait anggaran mengingat ini sudah masuk wilayah perkotaan," jelasnya.
Danny mengungkapkan model KA melayang (elevated) lebih ideal untuk rute ke Makassar. Sementara bila konstruksi relnya di darat (at grade) akan banyak persoalan yang ditimbulkan.
"Misalnya jalan akan menjadi lebih macet. Termasuk (aliran) air terhambat seperti yang terjadi di Barru yang kerap banjir," tuturnya.
Menurutnya persoalan yang ditimbulkan bila konstruksinya di darat akan lebih besar daripada harga konstruksinya. Sebagai perencana tata ruang, Danny mengaku sudah memperhitungkan efek buruknya.
"Saya ini dipilih rakyat, kesulitan rakyat memang belum dibayangkan tapi saya sudah tahu, karena saya perencanaan tata ruang. Saya tahu ini wilayah. Maka saya harus bela rakyat saya. Karena saya bela rakyat itulah saya minta elevated. Di Makassar semua elevated," tukasnya.
(tau/hmw)
