Pembebasan lahan proyek kereta api Sulawesi Selatan (Sulsel) rute Makassar-Parepare akhirnya rampung setelah tertahan selama 8 tahun. Proyek ini sejatinya sudah dimulai sejak tahun 2014, tapi terlalu lama berkutat di masalah pembebasan lahan.
"Selama ini yang menjadi persoalan menahun pada proyek kereta api Sulsel adalah pembebasan lahannya," ungkap Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Fauzi.
Legislator Dapil Sulsel III ini menuturkan pembebasan lahan memang cukup pelik. Butuh kordinasi dan sinergi kuat mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami apresiasi kepada Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel atas selesainya pembebasan lahan kereta api ini. Juga pihak pemda," bebernya.
Proyek kereta api Sulsel ini memang menjadi perhatian komisi V DPR RI. Apalagi ada lima orang anggota Komisi V DPR RI yang berasal dari Sulsel. Antara lain Andi Iwan Aras, Muh Aras, Hamka B Kady, Sarce Bandaso dan Muhammad Fauzi.
"Tentu kami di komisi V juga punya tanggung jawab sebagai perwakilan Sulsel untuk terus mengawal terwujudnya kereta api ini," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPKA Sulsel Andi Amanna Gappa sebelumnya menegaskan proyek kereta api Sulsel ditargetkan mesti beroperasi tahun ini. Ini sesuai komitmen Kemenhub. Pengerjaan konstruksi ditargetkan rampung Agustus sehingga Oktober sudah bisa beroperasi.
"Setelah konstruksi nyambung, diperlukan pengujian dan komisioning untuk pemastian keselamatan operasi," bebernya.
Andi Amanna Gappa optimis target ini bisa terwujud karena pembebasan lahan kereta api di Maros dan Pangkep telah rampung. Saat ini pihaknya sisa mengerjakan pekerjaan pemasangan rel.
"Pembebasan lahan telah dirampungkan dan tidak ada lagi masalah," katanya.
Sehingga untuk tahap selanjutnya mulai bisa diproses yaitu jalur ke Kota Makassar. Saat ini telah masuk dalam tahap konsultasi publik.
"Proyek ini adalah cikal bakal kereta api di Trans Sulawesi yang menjadi perhatian pusat dan perlu kita kawal bersama," jelasnya.
Proyek KA Sulsel dimulai pada 2014 lalu di akhir era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Proyek ini bagian dari rencana jaringan KA Trans Sulawesi.
Dikutip detikSulsel, Jumat (18/2) dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), proyek ini menelan investasi dengan nilai total Rp 8,25 triliun. Skema pendanaan dari APBN.
Pada 6 Februari 2019, telah ditetapkan secara resmi pemenang lelang KPBU adalah konsorsium PT PP (Persero)-PT Bumi Karsa-PT China Communications Construction Engineering Indonesia-PT Iroda Mitra.
Proyek kereta api Makassar-Parepare dibangun sepanjang 144 kilometer. Jalur ini berperan sebagai sarana transportasi yang mampu mendukung permintaan angkutan penumpang dan perpindahan barang. Jalur kereta api akan menghubungkan pelabuhan di Parepare dan di Makassar.
(tau/nvl)