Danny Klaim Lahan 3,3 Ha di CPI untuk New Balai Kota, Pemprov: Itu untuk RTH!

Rahma Amin - detikSulsel
Sabtu, 09 Apr 2022 03:30 WIB
Gedung Ikonik Bergaya Pinisi Senilai Rp 1,9 T Dibangun di Sulsel
Pemprov Sulsel membantah klaim Danny soal Pemkot Makassar memiliki lahan 3,3 hektare di kawasan CPI dan ditegaskan diperuntukkan untuk RTH. Foto: Dok. Waskita Karya
Makassar -

Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) membantah klaim Wali Kota Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto soal Pemkot memiliki lahan seluas 3,3 hektare di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) untuk membangun New Balai Kota. Pemprov Sulsel menegaskan, lahan itu diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau (RTH).

"Sampai sekarang lahan itu tidak ada izinnya baik untuk kota (Pemkot Makassar), (PT) Yasmin, maupun untuk peruntukkan bangunan lainnya," kata Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Sulsel Andi Yurnita saat dihubungi, Jumat (8/4/2022).

Yurnita mengungkapkan lahan yang diklaim Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto seluas 3,3 hektare secara legalitas tidak berpemilik. Bahkan dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota dan provinsi lokasi itu diperuntukkan untuk RTH.


"Lahan itu hanya untuk ruang terbuka hijau saja. Jadi nah sekarang kalau dibilang siapa punya barang itu tidak ada yang punya," tegasnya.

Sejauh ini diakui Yurnita PT Yasmin sebagai pihak yang melakukan reklamasi di kawasan CPI juga belum menyerahkan lahan ke Pemkot Makassar.

Sementara Gubernur Sulsel yang saat itu dijabat Nurdin Abdullah juga pernah meminta lahan itu dijadikan taman dan parkiran. Namun PT Yasmin juga belum menyerahkan lahan tersebut.

"Untuk saat ini belum ada yang menguasai lahan tersebut (3,3 hektare). Jadi intinya baik kota, provinsi, maupun Yasmin tidak ada penguasaan lahan," paparnya.

Lahan yang dimiliki dan telah diserahkan PT Yasmin ke Pemkot Makassar hanya seluas 4.800 meter sebagai pengganti lahan yang rusak akibat pembangunan jalan.

"Itulah sekarang yang dibuat patung setengah badan," katanya.

Berikut perjalanan status lahan 3,3 hektare di kawasan CPI:

  1. Pada tahun 2016 ada permohonan pihak Ciputra untuk membangun jalan masuk ke CPI dari arah Jalan Hj Bau yang membuat patung setengah badan kota ikut terambil.
  2. Karena itu Wali Kota Makassar meminta melanjutkan saja. Namun dipersyaratkan Danny agar sekalian Ciputra membuat pelataran sombere untuk dibuat taman fasum fasos.
  3. Tahun 2017 Wali Kota Makassar bermohon ke gubernur untuk diberikan izin mereklamasi di sebelah kanan terusan patung setengah badan. Tapi oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo saat itu tidak memberikan izin karena bertentangan dengan Perda Tata Ruang Kota Makassar dan Provinsi Sulsel. Peruntukkannya hanya sebagai RTH.
  4. Pihak Ciputra dan Wali Kota Danny lalu melakukan MoU untuk bekerja sama membangun pelataran sombere di mana reklamasi dilakukan oleh Yasmin Ciputra. Luasnya 3,3 hektare.
  5. Tahun 2018, MoU jangka waktu nota kesepahaman akan jatuh tempo sementara Yasmin tidak bisa menyelesaikan reklamasi 3,3 hektare. Hanya bisa diselesaikan 1 hektare saja.
  6. Dari 1 hektare itu pihak Yasmin bermohon ke gubernur untuk diberikan izin melanjutkan reklamasi.
  7. Tetapi dari Dinas PTSP diteruskan ke gubernur menjawab pada prinsipnya lokasi tersebut diperuntukkan untuk fasum fasos seluas 3,3 sehingga tidak diberikan izin untuk reklamasi.
  8. Sehingga Yasmin tidak bisa menyelesaikan dan bertanya kembali ke gubernur 3,3 hektar yang tidak bisa dikerja, dan hanya bisa diselesaikan 1 hektar tapi kepada siapa lahan tersebut diberikan.
  9. Gubernur NA saat itu kemudian dijawab kalau lahan tersebut diberikan saja ke provinsi untuk dibuatkan pembangunan taman dan parkir.


Simak Video "Demo Pemecatan RT/RW di Makassar Ricuh, Massa Paksa Masuk Balai Kota"
[Gambas:Video 20detik]
(asm/nvl)