.webp)
DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusulkan skema penganggaran alternatif untuk menuntaskan perbaikan Jalan Antang Makassar tanpa harus menunggu pembahasan anggaran tahun depan. Ini merespons sikap Pemprov Sulsel yang kekeh tidak akan menuntaskan Jalan Antang tahun ini, tapi hanya perbaikan tambal sulam.
"Anggaran Wakil Gubernur (Wagub) bisa sekali dialihkan misalnya untuk menangani Jalan Antang. Itukan sudah dipastikan tidak terpakai," ungkap Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle kepada detikSulsel, Selasa (22/3/2022).
Selle memperkirakan anggaran untuk Wagub mencapai Rp 7 miliar. Ini terdiri dari anggaran untuk Rumah Jabatan (Rujab), biaya operasional hingga tunjangan. Ini disebutnya berpotensi menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) bila tidak dimanfaatkan. Anggaran Wagub sudah dipastikan tidak terpakai karena Andi Sudirman menjabat kepala daerah tunggal karena tidak didampingi Wagub.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu besar, nilainya lebih Rp 7 miliar. Biro Umum masih anggarkan saat itu karena beralasan belum ada keputusan (tanpa Wagub)," jelasnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ini menuturkan akan kembali mengingatkan Biro Umum saat rapat evaluasi terkait anggaran Wagub ini. Anggaran ini bila memungkinkan bisa direalokasi atau digeser anggarannya agar bisa tetap dimanfaatkan untuk program lain seperti untuk penanganan jalan provinsi seperti Jalan Antang.
"Daripada menjadi silpa. Kalau anggaran Rp 7 miliar ini menjadi silpa ya berarti tahun depan baru bisa dimanfaatkan," bebernya.
Selle mengungkapkan pergeseran anggaran bisa dilakukan tanpa persetujuan DPRD. Kebijakan ini bisa diambil bila pergeseran anggaran tidak mengubah jumlah terakhir di APBD. Pergeseran cukup dilakukan dengan perubahan perkada namun tentu Pemprov harus konsultasi dan mendapat persetujua dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Provinsi.
"Cukup membuat berita acara dengan ada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan menggeser anggaran. Sehingga cukup dengan pemberitahuan ke DPRD," jelasnya.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga bisa menempuh cara lain. Misalnya dengan mengajukan perubahan parsial. Langkah ini dilakukan bila ada anggaran yang akan digeser namun mempengaruhi nilai atau nominal terakhir.
"Ini baru butuh persetujuan DPRD. Bila angka yang ditetapkan berbeda dengan angka yang terealisasi sehingga bakal ada perubahan di APBD," tuturnya.
Namun menurutnya dengan situasi yang butuh gerak cepat atau responsif, cara paling mudah cukup melakukan perubahan perkada. Ini tidak perlu persetujuan DPRD. Hanya saja perlu ada pendampingan BPK dan Inspektorat agar tak melabrak aturan.
"Misalnya bila direalokasi ke penanganan jalan maka Dinas PUTR menjadi penanggung jawab teknis karena Biro Umum berkurang anggarannya. Kuncinya di Pak Gubernur. Kalau pak Gubernur tidak memberikan ruang ya susah karena ini kebijakan strategis. Hanya saja bila diputuskan ada pergeseran, jangan melabrak aturan karena ini sudah di tengah jalan," tandasnya.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya kekeh dan menegaskan tahun ini pihaknya tidak akan melakukan perbaikan Jalan Antang Makassar hingga tuntas karena belum ada anggarannya. Tapi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel tetap akan melakukan pemeliharaan berupa perbaikan tambal sulam.
"Tidak bisa langsung dilakukan penganggaran (Jalan Antang). Itu pelanggaran aturan. Jadi berikutnya baru kita anggarkan. Masukkan ke rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dari sekarang baru tahun depan dianggarkan," ungkap Andi, Senin (21/3).
Dinas PUTR juga hanya bisa menjanjikan akan segera menimbun lagi lubang di Jalan Antang Raya, Makassar. Hal ini karena jalan rusak yang ditimbun beberapa waktu sudah kembali rusak setelah 6 hari dikerjakan.
"2023 baru kita anggarkan untuk semua. Dari saluran air hingga revitalisasi jalan. Lubang yang sekarang sementara saja. Kita tunggu sampai hujan reda baru kita kembali tutup lubangnya karena ini kan masih turun hujan," ungkap Kadis PUTR Sulsel, Astina Abbas, Kamis (17/3).
(tau/nvl)
