.webp)
Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman (ASS) dinilai tidak proaktif mengejar pelantikan dirinya sebagai gubernur definitif sebelum 5 Maret, atau batas akhir pengajuan nama wakil gubernur (wagub). Menanggapinya, Andi Sudirman menjawab tidak bisa memaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat pelantikan.
"Intinya kan kita tidak bisa memaksa pusat, (mengatakan) eh Pak Presiden lantik saya dong. Kurang etis dong," ucap Sudirman, di Makassar, Jumat (4/3/2022).
Untuk diketahui, Andi Sudirman yang dinilai kurang proaktif mengejar pelantikan sebelum 5 Maret membuat dirinya diduga ingin menjadi gubernur tanpa wagub.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kembali ke pernyataan Andi Sudirman, dia lagi-lagi menegaskan tidak bisa memaksakan pemerintah pusat untuk segera melantiknya sebagai gubernur definitif. Sementara, jika ia tidak dilantik sebelum Sabtu (5/3) besok, maka sudah tidak bisa lagi mengusulkan wakil gubernur (wagub).
Selain itu, Sudirman mengatakan sudah berkomunikasi dengan partai pengusung terkait pelantikannya sebagai gubernur definitif. Mereka sepakat menyerahkan proses pelantikan berdasarkan mekanisme yang ada.
Namun, Sudirman tidak merinci apa maksud mekanisme yang ia sebutkan. Dia hanya menyampaikan jika kebijakan dan keputusan semua ada di tangan presiden.
"Mereka (pemerintah pusat) punya hak prerogatif untuk menetapkan waktu itu (pelantikan). Lucu dong kalau saya datang (minta segera dilantik)," ujar Sudirman.
Diberitakan sebelumnya, Andi Sudirman dinilai tak ada niat kuat untuk mendorong percepatan pelantikannya sebagai gubernur definitif sebelum batas pengusulan wagub berakhir 5 Maret. Sehingga diduga kuat Andi Sudirman ingin memimpin Sulsel tanpa wakil.
"Katanya tidak mungkin-mi terkejar lagi hingga 5 Maret. Sepertinya sih direncanakan memang tak ada wagub," ungkap Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle kepada detikSulsel, Selasa (1/3/2022).
Selle menuturkan meskipun secara administrasi memang masih tertahan di Kemendagri dan Setneg namun bila Plt Gubernur serius sebenarnya masih bisa mengejar pelantikan sebelum batas 5 Maret. Waktu masih sangat cukup bila Plt Gubernur mengurus ke Jakarta.
"Dia punya akses. Namun kalau tidak (serius) ya mungkin sudah takdirnya orang Sulsel. Ada suatu masa, pemerintahannya tidak lengkap," tuturnya.
(asm/nvl)
