.webp)
"Katanya tidak mungkin-mi terkejar lagi hingga 5 Maret. Tetapi mungkin antara 5-10. Sepertinya sih direncanakan memang tak ada Wagub," ungkap Selle kepada detiksulsel, Senin (28/2/2022).
Pimpinan Komisi Bidang Pemerintahan ini menduga lambannya proses pelantikan justru bukan dari pihak Pemprov yang kurang proaktif. Namun dia menduga ada 'pihak' di sekitar atau sekeiling Plt Gubernur yang tidak mau (mempercepat pelantikan). Sengaja mengulur-ulur waktu.
"Kalau untuk kepentingan pemerintahan, kita di DPRD tentu mau (pelantikan dipercepat). (Prinsipnya) lebih baik bekerja superteam daripada superman. Kalau begini (diulur pelantikan) kan jadi superman, hanya one man show," bebernya.
Padahal, tantangan memimpin daerah cukup besar karena masih di fase ujung pandemi COVID-19. Namun bila kepala daerah tidak lengkap, tanpa wakil maka akan ada program yang tidak akan berjalan maksimal.
"Kasihan orang Sulsel. Sebenarnya masih cukup waktu (bila serius). Cukup mepet meskipun kalau Presiden mau (melantik), bisa sekali sebenarnya tetapi sepertinya agak berat karena masih ada hari raya Nyepi dan macam-macam (sebelum 5 Maret)," jelasnya.
Selle menuturkan meskipun secara administrasi memang masih tertahan di Kemendagri dan Setneg namun bila serius sebenarnya masih bisa mengejar pelantikan sebelum batas 5 Maret. Waktu masih sangat cukup bila Plt Gubernur mengurus ke Jakarta.
"Namun kalau tidak ya mungkin sudah takdirnya orang Sulsel. Ada suatu masa, pemerintahannya tidak lengkap," tuturnya.
Pihaknya berharap apapun kenyataannya nanti pemerintahan diharap bisa tetap berjalan maksimal bila akhirnya Sulsel dipimpin kepala daerah tunggal. Namun untuk percepatan pembangunan atau program inovatif tak bisa terlalu diharapkan bila hanya seorang diri atau gubernur saja.
"Sisa memaksimalkan asisten saja. Meskipun pak Gubernur rajin ke daerah-daerah karena usianya masih muda, semangat masih menggebu-gebu ya pemerintahan akan pincang karena kurang lengkap (tanpa wakil)," tuturnya.
Sebelumnya, pimpinan DPRD Sulsel menilai rencana pelantikan gubernur Sulsel definitif terkesan diulur-diulur. Sehingga bersurat ke Setneg untuk meminta kejelasan.
"Per hari ini kita akan bersurat ke Setneg. Kita bersurat secara resmi. Jadi mempertanyakan sekaligus meminta supaya dijadwalkan segera pelantikan gubernur definitif," ungkap Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah kepada wartawan, Kamis (24/2).
Ulla sapaannya menuturkan jabatan pelaksana tugas (Plt) gubernur ini bahkan sudah hampir setahun. Ini menunjukkan seolah-olah Sulsel ini provinsi ini tidak penting, Sulsel dianggap provinsi kecil.
"Bagi kami sebagai wakil rakyat, kami cukup prihatin dengan lambatnya pemerintah pusat dalam hal ini Setneg, Mendagri dalam menindaklanjuti hasil paripurna kita. Padahal paripurna sudah sebulan lalu, ini sudah tanggal berapa. Masa' pemerintah pusat membiarkan hal ini seolah-olah as usual tidak ada masalah," jelasnya.
(tau/nvl)
