Putusan PTUN Jakarta menolak gugatan terkait kepemimpinan Muhamad Mardiono di PPP, menegaskan keabsahan SK Menteri Hukum dan memperkuat legitimasi organisasi.
DPRD NTB akan memanggil Kepala BKD NTB terkait dugaan ketidaksesuaian SK pegawai. Evaluasi ini sejalan dengan komitmen Gubernur untuk perbaikan birokrasi.