Empat fraksi DPRD NTB mengusulkan hak interpelasi terkait pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) yang bermasalah. Rapat paripurna membahas langkah selanjutnya.
"Jangan sampai biaya haji itu ada yang Rp 300 juta, ada yang Rp 500 juta, Ada yang Rp 700 juta, Bahkan yang kami dengar-dengar ada Rp 1 miliar," kata Wachid.