Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak kunjung usai. Pemprov dan DPRD saling menuding sebagai pihak yang mengusulkan proyek pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).

Tak hanya UPS, DPRD DKI juga mengusulkan pengadaan fasilitas 'berkelas' untuk sejumlah sekolah di Jakarta. Disebut berkelas karena anggaran pengadaan fasilitas tersebut yang miliaran rupiah.

Polemik ini memunculkan hak angket oleh DPRD yang 'dibalas' Gubernur DKI Basuki T Purnama dengan melaporkan dugaan dana siluman ke KPK.

DPRD DKI mengusulkan anggaran untuk pengadaan buku kurikulum 2013 sebesar Rp 11.186.001.000. Selain itu DPRD juga menganggarkan dana sebesar Rp 1 miliar untuk penguatan implementasi kurikulum 2013.

Selain UPS, DPRD juga menganggarkan sejumlah sekolah di Ibu Kota mendapatkan seperangkat printer dan scanner seharga Rp 3 miliar per sekolah.

Tak hanya untuk sekolah, rupanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta juga mengusulkan pengadaan uniterruptible power supply (UPS) untuk sejumlah kelurahan dan kecamatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak hanya mengusulkan pengadaan buku Trilogi Ahok dan Uninterruptable Power Supply (UPS) untuk sejumlah sekolahan di Ibu Kota.

Tensi di Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta meninggi lagi. Dugaan anggaran siluman mencuat kala ditemukan adanya penyisipan proyek pengadaan UPS pada APBD 2015.

Pengadaan uniterruptible power system (UPS) dalam RABPD DKI Jakarta tahun 2015 rupanya tak hanya untuk sejumlah sekolah. Ada 55 kelurahan dan 8 kecamatan di Jakarta Barat juga mendapat 'jatah'.

Anggaran 'siluman' di APBD DKI 2015 tak hanya soal UPS. Ada juga anggaran aneh lainnya. Salah satu yang cukup mencolok adalah pengadaan buku trilogi Ahok yang dianggarkan dengan nilai fantastis, Rp 30 miliar!