Jaksa mengungkapkan terdakwa dalam menetapkan tarif pemurnian dan jasa manufaktur tidak melakukan kajian dan tidak memperhitungkan nilai merek 'LM' milik Antam.
Empat fraksi DPRD NTB mengusulkan hak interpelasi terkait pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) yang bermasalah. Rapat paripurna membahas langkah selanjutnya.