Kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto menyebabkan okupansi hotel turun 20%, merugikan industri hingga Rp 1 miliar. Kota besar paling terdampak.
Masalah pelayanan publik mesti segera ditangani oleh kepala daerah baru: kondisi jalan/sarana transportasi, mahalnya harga kebutuhan pokok, dan lapangan kerja.