.webp)
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan efesiensi anggaran membuat okupansi hotel menurun 20%. Kondisi ini juga membuat hotel kehilangan pendapatan hingga Rp 1 miliar.
Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) I Gede Arya Pering Arimbawa mengatakan pihaknya telah melakukan survei terkait kebijakan itu. Survei tersebut melibatkan 315 hotel dan dilakukan pada Februari 2025.
"Rata-rata mengalami penurunan sebesar 10%-20% atau setara dengan potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujarnya dikutip detikTravel Rabu (4/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kota-kota besar, menurut dia, menjadi daerah yang paling terdampak. Sebab, kota besar menjadi pusat kegiatan.
"Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis, menunjukkan tren penurunan okupansi paling signifikan," ungkapnya.
Arya menambahkan bahwa kebijakan efisiensi memberikan dampak langsung kepada hotel. Bahkan, tidak sedikit hotel yang telah mengurangi tenaga kerja harian yang selama ini menjadi penyokong.
"Berkurangnya perjalanan dinas dan kegiatan rapat di hotel menyebabkan anjloknya tingkat keterisian kamar, terutama di hotel berbintang yang selama ini banyak digunakan oleh instansi pemerintah. Juga sejumlah hotel mulai menyesuaikan operasionalnya dengan melakukan efisiensi tenaga kerja guna menekan biaya operasional akibat penurunan pendapatan," ujarnya.
"Industri pendukung seperti katering, transportasi, dan event organizer turut terdampak akibat berkurangnya kegiatan yang sebelumnya banyak diselenggarakan oleh pemerintah di hotel-hotel," dia menambahkan.
Menghadapi situasi tersebut, mau tak mau para hotel yang selama ini bergantung kepada kegiatan MICE harus melakukan inovasi untuk 'mengisi kekosongan'.
"Kami harus mengubah strategi bisnis agar tetap bertahan, namun proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat," kata Arya.
(astj/astj)
