Mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, menyesalkan revisi UU TNI yang tertutup dan minim partisipasi publik, menimbulkan kecurigaan terhadap agenda di baliknya.
Parlemen tengah membahas revisi KUHAP. KPK tak mengikuti aturan soal penyadapan dalam draf revisi KUHAP, karena penyadapan oleh KPK diatur khusus dalam UU KPK.
"Jadi DPR, anggota DPR sudah secara jelas meminta kepada Panglima untuk segera mengeluarkan surat. Baik itu penonaktifkan atau mengeluarkan," ucap Nico.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil (Gemas) Kalimantan Tengah menuntut DPRD Kalteng menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI.