Permohonan itu disampaikan karena ada penurunan anggaran 2025 dari tahun 2024. ATR/BPN hanya mendapat Rp 6,5 triliun, yang jumlahnya lebih kecil Rp 800 miliar.
Menteri ATR AHY mengungkap progres pendaftaran bidang tanah melalui program PTSL. Menurutnya, penyelesaian telah mencapai angka 94,4 persen dari target 2024.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mendorong pembentukan UU dan badan khusus guna membantu Kementerian ATR/BPN mencapai target reforma agraria.