detikNewsSabtu, 23 Jan 2021 06:15 WIB

Sungguh Tega Eks Anggota Dewan Cabuli Anak saat Istri Positif Corona

Perbuatan Ali Ahmad (65) sungguh keji. Eks anggota DPRD Provinsi NTB ini tega mencabuli anak kandungnya sendiri.

detikNewsJumat, 22 Jan 2021 10:35 WIB

PAN Pecat Eks Legislator NTB yang Cabuli Anak Saat Istri Sakit COVID-19

PAN NTB memecat Ali Ahmad (65), tersangka kasus pencabulan anak kandungnya sendiri. Ali Ahmad dipecat karena dinilai telah merusak citra dan nama partai.

detikNewsJumat, 22 Jan 2021 09:36 WIB

Eks Anggota DPRD NTB Bantah Cabuli Anak Kandung, Alasan Lepas Rindu

Eks anggota DPRD NTB, AA (65), membantah mencabuli anak kandungnya yang berusia 17 tahun. Dia mengaku melepas rindu.

detikNewsJumat, 22 Jan 2021 09:04 WIB

Cabuli Anak Saat Istri Sakit COVID, Eks Legislator NTB Dijerat Pasal Berlapis

Eks anggota DPRD NTB berinisial AA (65) ditangkap atas kasus pencabulan terhadap anak kandung. Ancaman hukuman terhadap AA akan diperberat.

detikFinanceSabtu, 09 Jan 2021 17:45 WIB

Dukung PSBB Ketat, Banggar Minta Pemerintah Genjot Tes dan Tracing

"Kita kalah jauh dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, bahkan kita kalah dengan Myanmar,"

detikNewsJumat, 08 Jan 2021 00:50 WIB

Baru Bebas dari Penjara, Pria 60 Tahun di Sulteng Cabuli 3 Putrinya

Seorang pria di Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali ditangkap aparat kepolisian usai mencabuli tiga orang anak kandungnya sendiri

detikNewsSelasa, 05 Jan 2021 14:30 WIB

Tahun Legislasi Terburuk

Di samping pandemi Covid-19 yang mengacaukan segala hal, kinerja pemerintah dan DPR dalam membentuk undang-undang sepanjang tahun 2020 begitu buruk.

detikNewsSelasa, 05 Jan 2021 07:57 WIB

Heboh Dosen Unpad Dicopot dari Jabatan Wakil Dekan Gegara Eks HTI

Seorang dosen harus kehilangan jabatannya sebagai Wakil Dekan FKIP Unpad. Pasalnya dosen tersebut diduga sempat menjadi Ketua HTI Bandung.

detikNewsSenin, 04 Jan 2021 20:02 WIB

Pro-Kontra Predator Seksual Kini Bisa Dikebiri Kimia

PP Kebiri untuk Predator Seksual ditandatangani Jokowi pada 7 Desember 2020. Peraturan itu menuai kontroversi sejumlah kalangan.