Komnas HAM apresiasi Pemkab Banyuwangi atas komitmen pemenuhan hak dasar masyarakat melalui program pembangunan inklusif dan human-centered development.
Kementerian Hukum membantah tuduhan Komnas HAM terkait proses revisi UU HAM. Kementerian HAM menegaskan revisi UU HAM tidak melemahkan independensi Komnas HAM.
Kemenkum akan digitalisasi 470 layanan mulai September 2026 untuk memperkuat kepastian hukum dan mendukung iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Komnas HAM mendesak pemerintah untuk membentuk badan khusus pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat, menekankan pentingnya pertanggungjawaban negara.