Keberlanjutan program pertahanan dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo adalah kunci dalam menjaga kedaulatan di tengah konflik Laut China Selatan.
Banyak kampus masih berkutat pada pendefinisian bentuk dan kategori kekerasan seksual, tanpa menempatkan urgensi penanganan dan pencegahan sebagai prioritas.
Isu politisasi kuasa kehakiman dalam UU MK, akomodasi koalisi politik dalam revisi UU Kementerian Negara, hingga ancaman kebebasan pers dalam RUU Penyiaran.
Presiden Jokowi memberikan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Ketum PBNU mengucapkan terima kasih.