Guna mencegah kebocoran data sertifikat tanah elektronik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional membentuk sebuah sebuah tim khusus.
Komisi I DPR RI akan membentuk panitia kerja (Panja) kebocoran data pekan depan. Panja dibentuk untuk merespons kebocoran data yang dilakukan hacker Bjorka.
Sebanyak 105 juta data pemilih dari KPU diduga bocor. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menyebut kondisi darurat kebocoran data pribadi.
Mahfud menuturkan dirinya sudah menerima laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Deputi VII Kemenko Polhukam perihal serangan hacker ini.