detikJabar Majalengka Butuh 78 Anggota Panwascam, Simak Syaratnya! Majalengka membutuhkan 78 anggota Panwascam. Catat, berikut ini syarat pendaftarannya. Rabu, 14 Sep 2022 04:35 WIB
detikBali Pelaku Pencatutan NIK untuk Parpol Terancam 6 Tahun Penjara Kasus pencatutan data NIK di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bisa dibawa ke ranah pidana. Selasa, 13 Sep 2022 15:53 WIB
detikNews Bawaslu Putuskan 7 Partai Tetap Tak Lolos Pemilu 2024 Bawaslu tak meloloskan tujuh partai pada proses pendaftaran Pemilu 2024. Selasa, 13 Sep 2022 16:37 WIB
detikNews KPU Siap Jika Diadukan ke PTUN oleh 9 Parpol Tak Lolos Pemilu 2024 Bawaslu tak meloloskan sembilan partai politik ke proses pendaftaran Pemilu 2024. KPU siap jika nantinya dilaporkan ke PTUN. Selasa, 13 Sep 2022 16:56 WIB
detikBali Dugaan Pengepul KTP-Catut Nama di Sipol, Bawaslu Bali: Bisa Dipidana Pernyataan KPU yang menduga adanya peran pengepul KTP dalam kasus pencatutan nama dalam Sipol menuai respon dari Bawaslu Bali Sabtu, 10 Sep 2022 11:29 WIB
detikNews Bawaslu Putuskan Nasib 7 Parpol di Pemilu 2024 Hari Ini Bawaslu menggelar sidang pembacaan putusan laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan terlapor KPU. Putusan ini menentukan nasib 7 parpol di Pemilu 2024. Selasa, 13 Sep 2022 11:55 WIB
detikBali Soal pencatutan Nama di Sipol, PKN Bali Duga Ada Pencaplokan Anggota Parpol Bawaslu Bali menemukan adanya pencatutan ratusan nama dan NIK yang dilakukan oleh parpol dan terdata dalam Sipol. Partai Kebangkitan Nusantara buka suara. Sabtu, 10 Sep 2022 16:57 WIB
detikBali Respons KPU RI soal Dugaan Pilpres 2024 Diatur Hanya Dua Paslon KPU RI merespons terkait soal dugaan SBY soal Pilpres 2024 yang diatur hanya untuk 2 pasangan calon (paslon) capres-cawapres. Minggu, 18 Sep 2022 16:56 WIB
detikNews KPU Buka Suara soal SBY Duga Pilpres 2024 Diatur Hanya untuk 2 Paslon SBY membeberkan soal dugaan bahwa Pilpres 2024 diatur hanya untuk 2 paslon. KPU RI buka suara guna merespons dugaan yang diungkapkan SBY. Minggu, 18 Sep 2022 14:26 WIB
detikNews Ketua KPU Ungkap Alasan Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan ada tiga aspek terkait aturan pelarangan mantan napi korupsi mengikuti pencalonan legislatif (caleg). Selasa, 20 Sep 2022 13:09 WIB