.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali menemukan adanya pencatutan ratusan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) yang dilakukan oleh partai politik (parpol) dan terdata dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Menurut Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Bali Indra Mandala, hal itu terjadi bukan karena bocornya data NIK, tapi diduga ada pencaplokan anggota parpol..
"Kalau saya lihat dari masalah tersebut bukan NIK bocor, tetapi banyak terjadi pencaplokan saling ambil mengambil (anggota partai) di antara partai politik, itu yang saya lihat," ungkapnya di Denpasar, Sabtu (10/9/2022).
Kesimpulan itu ia peroleh berdasarkan temuannya bersama rekannya di partai politik. Seperti diketahui, PKN merupakan salah satu partai yang ingin ikut pemilu 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di forum-forum kita diskusi di grup WA bersama, di sana banyak keluhan dari teman-teman pengurus parpol yang ada di Bali. Di partai kami pun, PKN, dimana ada 6 orang pengurus kami yang terindikasi menjadi pengurus dari parpol lainnya," ungkapnya.
Pihaknya kemudian mengkonfirmasi kepada anggotanya. Dan mereka menyatakan tidak pernah menjadi anggota Parpol lain.
"Setelah kami konfirmasi kepada pengurus kami tersebut, ternyata mereka tidak pernah menjadi pengurus dari parpol yang diindikasikan ganda tersebut," katanya.
Sementara pengakuan 3 pengurusnya yang lain, mereka sama sekali belum pernah berpartai.
"Jadi yang saya lihat bukan kebocoran data NIK. Tetapi lebih melihat bagaimana partai tersebut bisa mendapatkan KTP dari orang-orang yang sudah menjadi anggota di partai lain ataupun belum, lalu dimasukkan dan didaftarkan oleh mereka lalu terdaftar Sipol di KPU," tandasnya.
(kws/kws)
